Alasan Ketua KPK Menolak RKUHP Ke Presiden Jokowi

Alasan Ketua KPK Menolak RKUHP Ke Presiden Jokowi

Kabar5.com, Bogor | Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, 4 Juli 2018.

 

Pertemuan itu digelar untuk membahas Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berpotensi melemahkan lembaga Antirasuah tersebut.

 

Ketua KPK Agus Rahardjo berterimakasih kepada Presiden Jokowi yang bersedia meluangkan waktu untuk membahas RKUHP dengan KPK. Dia mengaku akan menceritakan secara detail alasan KPK menolak RKUHP.

“Saya nanti akan menceritakan. Mungkin salah satu yang tidak mengetahui hukum di KPK, kan saya pak, yang lainnya ahli-ahli,” kata Agus.

Belum diketahui apa saja yang akan dibahas para pimpinan KPK bersama Kepala Negara. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup.

Sedikitnya, KPK menilai setidaknya ada 10 persoalan dalam RKUHP yang berisiko bagi KPK dan pemberantasan korupsi. Poin itu ialah kewenangan kelembagaan KPK tidak ditegaskan dalam RKUHP; KPK tidak dapat menangani aturan baru dari United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC) seperti menangani korupsi sektor swasta; RKUHP tidak mengatur pidana tambahan berupa uang pengganti.

RKUHP juga mengatur pembatasan penjatuhan pidana secara kumulatif; mengatur pengurangan ancaman pidana sebesar 1/3 terhadap percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat tindak pidana korupsi; serta beberapa tindak pidana korupsi dari UU Tipikor menjadi tindak pidana umum. (Red)

Facebook Comments

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.