Curhatan Warga Tentang Pengosongan Perumahan Tanah Kusir

Curhatan Warga Tentang Pengosongan Perumahan Tanah Kusir

Kabar5.Com, Jakarta | Staff Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Burhanudin Saputu menemui warga kompleks Kodam Jaya, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Burhanudin datang untuk mendengarkan keluhan warga terkait pengosongan rumah di kompleks tersebut, 22 Juli 2018.

Pertemuan antara perwakilan Kantor Staf Kepresidenan itu dan warga berlangsung di posko darurat Perumahan Tanah Kusir RW 08, Kebayoran Lama, Jakarta selatan. Pertemuan tersebut diawali dengan pemaparan sejarah kompleks Kodam Jaya, Tanah Kusir oleh perwakilan warga bernama Pasaribu.

” Pada September 1964 anggota Kompi Pengawal Presiden (Kiwal) dan keluarga dipindahkan dari asrama Batalion 10/Basis 1 Lapangan Banteng yang sekarang dibangun Hotel Borobudur ke Tanah Kusir ini yang dulunya area perkebunan dan pemakamam umum milik perkebunan Istana Indonesia. ” kata Pasaribu.

” Pada tahun 1964 itu Pangdam V Jaya saat itu Umar Wirahadikusuma dan memberikan pesan ‘biar kalian tinggal di kampung ini tapi rumah sendiri yang akan bisa ditempati sampai anak cucu dan keturuan kalian’. ” imbuhnya.

Pasaribu pun menunjukan sejumlah bukti-bukti kepada Burhanudin terkait Perumahan Kodam Jaya Tanah Kusir bukan milik TNI AD. Selanjutnya, Pasaribu menceritakan kejadian pengosongan paksa yang dilakukan TNI AD yang terjadi pada tanggal 9 Mei 2018.

Di hadapan perwakilan KSP itu, Pasaribu menyampaikan sejumlah tuntutan warga kepada Presiden Joko Widodo. Dia mendesak Jokowi untuk segera mengeluarkan sertifikat hak milik kepada warga Perumahan Tanah Kusir.

” Kami memohon kepada Pak Burhanudin menyampaikan ke Pak Jokowi sebagai pengambil keputusan untuk segera memberikan sertifikat hak milik kepada warga. Karena kita tahu di sejumlah daerah Presiden Jokowi memberikan sertifikat tanah. ” kata dia.

” Kemudian kalau tanah Perumahan Tanah Kusir ini akan dipakai oleh pemerintah atau pihak lain karena alasan yang kuat dan kami tidak bisa tolak warga meminta ganti untung sesuai kesepakatan bersama. ” sambungnya.

Mendengar itu, Burhanudin selaku perwakilan KSP, mengatakan pemerintah akan mencoba mengakomodir tuntutan warga Perumahanan Tanah Kusir tersebut. Menurutnya, pemerintah akan berkomunikasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait kemungkinan sertifikat hak milik untuk warga Tanah Kusir.

” Status tanah ini menjadi tanah negara karena tanah ini status quo, tapi ibu bapak sudah bayar kewajiban. Nanti kita coba komunikasi ke BPN Jaksel soal penyeselesain permaslahan Tanah Kusir ini, seperti yang bapak ibu harapkan tadi soal program nasional apa bisa nanti kita komuniksikan untuk cari solusi. ” kata Burhanudin menanggapi usulan warga.

Selain itu, menurutnya pemerintah juga akan berkomunikasi dengan pihak Kodam terkait tuntutan ganti untung untuk warga.

” Saya sudah nangkap ibu bapak bukan berarti ngotot tetap di sini, tapi kalau ada keadilan ganti untung bapak mau. Kita langkah ini kita mediasi dengan Kodam Jaya, kita ingin tahu siapa pelaku di sana. Kalau Kodam ini merasa miliknya, kita minta mana buktinya.” tambah Burhanudin.

Dalam kesempatan tersebut, Burhanudin menyampaikan keprihatinannya terkait adanya tindakan anarkis saat pengosongan Perumahan Tanah Kusir oleh TNI AD. Menurutnya, tentara harusnya bisa melindungi rakyat bukan menindas rakyat.

” Saya mendengar sayang sekali ada perlakuan anarkis, warga harus dibedil, harus diusir. Saya kira tentara adalah alat negara dan negara harus melindungi rakyat tidak boleh tentara alat negara yang menindas rakyat mengusir rakyat apalagi membunuh rakyat. ” ucapnya.

Selain warga Perumahan Tanah Kusir, pertemuan itu terlihat juga diikuti para relawan Jokowi Mania. Para relawan dan warga nampak kompak memakai baju #2019TetapJokowi. (Red)

Facebook Comments

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.