Darurat Agraria di Banten, Lahan Pertanian Menyusut

Darurat Agraria di Banten, Lahan Pertanian Menyusut

Kabar5.Com, Serang | Pemerintah Jokowi – Jusuf Kalla saat ini menempatkan reforma agraria sebagai program prioritas. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 pemerintah berjanji akan menjalankan refirma agraria seluas 9 juta hektar (ha).

Demikian disampaikan Ketua Damar Leuit, Misrudin pada kegiatan Peringatan Hari Tani Nasional dan Pendidikan Ageraria Serikat Petani Indonesia DPW Banten, Minggu, 24 September 2017.

Namun, dikatakannya, setelah hampir 3 tahun pemerintahan berjalan, refirma agraria belum dijalankan secara sungguh-sungguh. Hal itu dibuktikan dengan konflik-kinflik agraria yang terjadi di berbagai daerah termasuk Banten.

“Petani di Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak Dengan PT Pertiwi Lestari. Di Cibaliung dengan perhutani, Kecamatan Cibaliung dengan TNI dan yang baru-baru ini terjadi Pulau Sangiang dengan PT.Pondok Kalimaya Putih (PKP),” katanya.

Serikat Petani Indonesia DPW Banten, saat kegiatan Peringatan Hari Tani Nasional dan Pendidikan Ageraria, Minggu, 24 September 2017.

 

Menurutnya, dari konflik-konflik agraria yang masih berlangsung ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah di Provinsi Banten semakin memanas dan meruncing. Berdasarkan data BPS tahun 2013 menyatakan laju penyusutan luas baku lahan pertanian dalam lima tahun terakhir cukup memprihatinkan yakni sebesar 0,14 % per tahun atau menghilang sebesqr 273 ha tiap tahun atau 5 ha per minggu.

Sementara itu, Ketua SPI Banten, Yusuf, mengatakan, seharusnya pemerintah Banten menjalankan Peraturan Daerah (Perfa) no.5/2014 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangab Berkelanjutan. Akibat pemerintah mengabaikan perda tersebut jumlah keluarga petani di banten dalam satu dekade terakhir (2003-2013) terus mengalami penurunan sekitar 254.427 jiwa.

“Untuk itu, dalam momen hari tani nasional ini, kami menuntut pemerintah untuk melaksankan refirma agraria, menyelesaikan konflik agraria, menghentikan kriminalisasi petani, membentuk lembaga pelaksana reforma agraria, dan menjalankan Persa No 05 Tahun 2014,” pungkasnya. (Rizki)

 

Facebook Comments

Tags: , , ,

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.