DPR Minta Pemerintah Segera Percepat Kedaulatan Energi

DPR Minta Pemerintah Segera Percepat Kedaulatan Energi

Kabar5.Com, Jakarta | Pemerintah diimbau untuk menggenjot target kedaulatan di sektor energi, karena masih banyak yang kurang selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. 

Pasalnya, kebutuhan masyarakat terus bertumbuh dengan cepat, namun ketersediaan energi nasional belum mampu untuk memenuhinya.

Selama tiga tahun ini kebutuhan energi nasional semakin besar. Namun belum mampu diimbangi dengan program bauran energi yang optimal. Energi fosil masih menjadi tumpuan, terlihat dari masih tingginya angka impor minyak, sehingga belum mampu mempengaruhi pasokan energi mix di sektor kelistrikan dan konsumsi publik,” terang anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar, di Jakarta, Sabtu (21/10).

Ia menilai, kedaulatan energi masih jauh dari harapan dan mengingatkan Pemerintah lebih serius dalam mencapai target yang telat ditetapkan. Misalnya, program listrik 35.000 MW masih menghadapi sejumlah kendala, utamanya finansial dan infrastruktur dasar.

Rofi menuturkan sektor kelistirikan harus disokong dengan upaya mengamankan pasokan gas untuk PLN. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi pembangkit listrik, serta menurunkan losses jaringan transmisi dan distribusi listrik nasional.

Ironisnya dalam pemenuhan kebutuhan gas tersebut, Pemerintah dalam beberapa bulan terakhir anehnya lebih senang mewacanakan importasi gas. Padahal potensi gas yang dimiliki Indonesia masih mencukupi jika saja dilakukan proses inventarisasi yang serius,” ujarnya.

Di sektor mineral dan batu bara, lanjut dia, proses renegoisasi perusahaan kontrak karya (KK) yang masih berlarut-larut dan tidak transparan, utamanya mengenai divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI). Beragam perubahan regulasi dan diskriminasi industrial akibat insentif yang tidak sesuai aturan UU berpotensi merugikan negara.

Adapun di sektor hulu migas, perubahan skema cost recovery ke gross split ternyata belum mampu mendorong investasi migas lebih baik. Padahal hingga saat ini tren produksi minyak nasional terus menurun dari tahun ke tahun.

Bahkan blok Mahakam yang secara resmi ditetapkan menerapkan skema gross split, secara teknis belum sepenuhnya dilakukan. Itu karena Total Indonesia masih menghendaki 39%, padahal sesuai aturan hanya boleh maksimal 30% saja,” ungkapnya.

Ia juga mempertanyakan kelanjutan proyek revitalisasi kilang nasional yang belum tuntas dan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga yang masih menyimpan kendala.

Karena semakin membengkaknya biaya operasional PT Pertamina (persero), sehingga kehilangan tambahan pendapatan perusahaan sebesar Rp12 triliun,” tutupnya.

(red)

 

Facebook Comments

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.