FK3I Jabar Mengutuk Keras Praktik Tambang

FK3I Jabar Mengutuk Keras Praktik Tambang

Kabar5.Com, Sukabumi | Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Barat mengutuk keras praktik tambang yang merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar wilayah eksploitasi. Bila dimungkinkan, FK3I akan melakukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) kepada negara, 22 September 2018.

Hal ini diungkap Dedi Kurniawan, Ketua BP FK3I Jabar melalui sambungan telepon. FK3I yang merupakan salah satu anggota Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) ini meminta pemerintah untuk melakukan mediasi kondisi yang saat ini terjadi di masyarakat.

 

“Kita protes keras terkait informasi masyarakat yang mengaku minum air selokan karena kehilangan mata air akibat praktik tambang. Tiga poin yang kami suarakan terkait masalah itu salah satunya bila dimungkinkan kita akan melakukan gugatan TUN terhadap negara,” kata Dedi.

 

Poin yang menjadi catatan FK3I antara lain, pihak perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kawasan, Menteri KLHK, Gubernur Jawa Barat dan Bupati Sukabumi turun ke lapangan memediasi kondisi yang (saat ini) terjadi lalu yang terakhir FK3I Jabar akan serius menyikapi kasus ini dan jika dimungkinkan akan melakukan gugatan TUN terhadap Negara.

 

“Alih fungsi hutan dan lahan menjadi kawasan tambang sudah seharusnya di moratorium. Seperti yang kita ketahui bersama alih fungsi tersebut akan berdampak rusaknya fungsi ekologi sekitar kawasan. Pemerintah dalam hal ini harusnya bijak dalam menentukan mana kawasan zona indiustri mana zona tambang dan mana zona lindung,” beber mantan deputi Walhi Jabar tersebut.

 

Dedi menduga, hilangnya air yang menjadi hak hidup warga dipastikan akan berkurang karena resapan sudah rusak akibat eksploitasi tambang.

 

“Amdal dalam hal ini sebagai salah satu tolak ukur kajian dampak longkungan sudah tidak dapat diharapkan terbukti dalam proses penyusunan amdal hingga persetujuan amdal banyak dimanipulasi malah masyarakat dibodohi,” jelasnya.

 

“Sudah tidak manusiawi, masyarakat mengkonsumsi air dari selokan atau saluran irigasi sawah. Catatan keras kita akan PTUN kan kalau memang itu terbukti terjadi di kawasan tersebut,” tandas dia. (Red)

Facebook Comments

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.