Gerindra: Sangat Tidak Pantas Gaji Rp 112 Juta Megawati di BPIP

Gerindra: Sangat Tidak Pantas Gaji Rp 112 Juta Megawati di BPIP

Kabar5.Com, Jakarta | Partai Gerindra menyebut penetapan gaji para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di atas Rp 100 juta sangat tidak pantas. Menurut Gerindra, peran BPIP juga tak jelas.


“Indonesia bisa dibilang diambang krisis ekonomi lah kok malah jabatan yang kurang ada manfaatnya diberi gaji sebesar itu. Sangat nggak pantas,” ujar Waketum Gerindra, Ferry Juliantono, Senin 28 Mei 2018.

Ferry menilai saat ini Indonesia sedang memasuki masa krisis ekonomi. Dia menyebutkan tanda-tandanya kenaikan harga-harga, tingkat pengangguran tinggi, dan merosotnya nilai tukar rupiah.

“Rakyat lagi susah karena kenaikan harga-harga dan pengangguran dimana mana. Apalagi nilai tukar rupiah kita jeblok,” jelas dia.

Ferry kemudian membandingkan kondisi Indonesia saat ini dengan Malaysia. Warga dan sejumlah anggota parlemen Malaysia diberitakan berbondong-bondong mendonasikan uangnya untuk membantu melunasi utang negara. Selain itu, Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad juga memangkas gaji menteri di kabinetnya sebagai upaya mengurangi utang negara yang mencapai 1 triliun ringgit.

“Coba kita bandingkqn dengan sikap tokoh-tokoh politik di Malaysia saat ini, mereka bergoyong-royong mendomasikan uangnya supaya Malaysia bisa bayar utang,” kata Ferry.

“Ya sudah, sebaiknya memang jangan berkuasa lagi lah,” imbuhnya.

Gaji para pejabat BPIP ini juga dibandingkan gaji Presiden Joko Widodo masih jauh di atasnya. Presiden menerima penghasilan sebesar Rp 62.740.030, yang berasal dari gaji pokok dan tunjangan jabatan. Penghasilan itu didapat dari gaji pokok ditambah tunjangan jabatan, Rp 30.240.000 + 32.500.000, sebesar Rp 62.740.030.

Sedangkan Wakil Presiden JK setiap bulan mendapat Rp 42.160.000 dari gaji pokok plus tunjangan, Rp 20.160.000 + 22.000.000.

Gaji yang diterima Jokowi dan JK diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.

Berikut daftar hak keuangan sesuai dengan lampiran Perpres Nomor 42/2018 :

  • Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 112.548.000
  • Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 100.811.000
  • Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000
  • Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000
  • Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 51.000.000
  • Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 36.500.000

(red)

Facebook Comments

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.