Haris Azhar: Kasus Novel Baswedan Raksasa Kakap, Presiden Harus Tampil

Haris Azhar: Kasus Novel Baswedan Raksasa Kakap, Presiden Harus Tampil
Haris Azhar: Kasus Novel Baswedan Raksasa Kakap, Presiden Harus Tampil

Kabar5.Com, Jakarta | Tim advokasi Novel Baswedan, Haris Azhar, menyebut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK senior itu sebagai kasus ‘raksasa kakap’. Haris Azhar meminta Presiden Jokowi turun tangan.

“Kami sudah lakukan investigasi. Memang kasus ini bukan cuma kakap ya, raksasa kakap. Jadi memang Presiden harus tampil,” kata Haris di kantor MMD Initiative, Jalan Kramat 6, Jakarta Pusat, Senin 14 Januari 2019.

 

Haris lantas membandingkan kasus pembunuhan wartawan Arab Saudi, Jamal Khashoggi. Menurut Haris, yang berbicara pada kasus Khashoggi adalah para pemimpin negara.

 

“(Kasus) Khashoggi yang bicara Donald Trump, Presiden Turki, pejabat tinggi di Kerajaan Tinggi Arab Saudi. Jadi memang abstraksinya nggak bisa di level polisi. Tapi memang apakah itu polisi nggak kerja di Turki? Nggak, kerja juga. Tapi ada back up politik untuk menunjukkan keseriusan penangan kasus tersebut. Kasus Novel juga harusnya seperti itu,” jelasnya.

 

Haris mengkritik tim gabungan yang dibentuk Polri yang diduga tidak tuntas mengungkap kasus teror terhadap Novel Baswedan. Menurutnya, Presiden bisa melakukan pengawasan karena merupakan atasan Kapolri.

 

“Baca UU Polri, atasan Kapolri itu presiden. Gampang kok, nggak usah rumit-rumit pakai bahasa intervensi. Anda nggak boleh intervensi, kalau penyidik lagi meriksa orang, nggak boleh intervensi. Tapi namanya presiden, harus evaluasi Polri, harus evaluasi Kapolri. KSP tugasnya apa? Mengevaluasi tim kabinet atau orang-orang di bawahnya presiden. Mana hasil evaluasi soal Polri? Polri boleh dievaluasi nggak? Boleh. Siapa yang bikin evaluasi? Nggak ada,” ujar Haris.

 

Presiden, menurutnya, memang tidak boleh mengintervensi proses hukum. Namun, menurutnya, presiden harus melakukan evaluasi terhadap Polri karena jabatan presiden sebagai atasan dari Polri.

 

“Nah, jadi salah satu catatan pentingnya adalah presiden harus evaluasi. Nggak boleh intervensi iya, tapi evaluasi penting. UU Nomor 2 Tahun 2002 soal Kepolisian Republik 8ndonesia, jelas presiden adalah atasan dari Polri,” tegasnya. (Red)_

 

Haris juga menyoroti laporan Komnas HAM soal kasus Novel. Menurutnya, laporan Komnas HAM harusnya terdiri atas dua macam, yaitu berujung ke presiden atau Komnas HAM membentuk tim sendiri dan bukan melemparnya kepada kepolisian.

 

“Karena laporannya Komnas HAM kan menyatakan bahwa polisi juga punya kelemahan dalam ngurusin kasus ini. Kan aneh. Komnas HAM menemukan bahwa proses ini bertele-tele, yang artinya itu kan nunjuk hidungnya polisi, kok malah diberikan ke polisi?” katanya.

 

“Tapi ini kan kalau baca gejala informasi hari ini nih, ini modusnya pihak Istana saja. Nunjuk bahwa ‘ini kan kita jalanin rekomendasinya Komnas HAM’. Mengkambinghitamkan Komnas HAM sekarang. Tapi, anyway, ini semua mah cuma nyari jawaban doang buat Jokowi debat hari Kamis,” tutur Haris.

 

Sementara itu, Jokowi menegaskan, tim gabungan kasus Novel itu merupakan rekomendasi dari Komnas HAM. Rekomendasi itu keluar pada medio Desember 2018.

 

“Itu rekomendasi itu bukan dari kita lo, itu rekomendasi dari Komnas HAM, yang keluar, seingat saya, di pertengahan Desember, 21 Desember sudah keluar rekomendasi Komnas HAM itu,” kata Jokowi.

 

Dia mengatakan rekomendasi itu ditujukan kepada Polri agar segera membentuk TGPF atas kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

 

Jokowi menambahkan, perannya saat ini adalah mengawasi agar kasus itu bisa segera selesai. Dia juga mengatakan akan mengejar terus pihak yang menyelidiki kasus ini biar bisa tuntas.

 

“Kalau saya, urusan saya mengawasi, memonitor, agar masalah ini segera selesai. Ini kan memang setiap kasus mesti kan harus ada bukti-bukti awal yang komplet. Saya itu bagian ngejar-ngejar saja, bagian mengawasi sama ngejar-ngejar,” katanya.

Facebook Comments