Infrastruktur Jembatan Dibiayai Surat Berharga Syariah Negara

Infrastruktur Jembatan Dibiayai Surat Berharga Syariah Negara
Infrastruktur Jembatan Dibiayai Surat Berharga Syariah Negara

Kabar5.Com, Maluku | Jembatan Leta Ora Ralan. Begitulah nama jembatan di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat. Inilah salah satu proyek infrastruktur jembatan yang pembiayaannya dari hasil penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk).

Jembatan Leta Ora yang membutuhkan biaya Rp123 miliar ini, demikian keterangan resmi Kementerian Keuangan yang diunggah di situs resmi www.kemenkeu.go.id, diresmikan Menkeu Sri Mulyani dalam satu rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Maluku  Kamis 10 Januari 2019.

Dalam catatan Kementerian PUPR, Jembatan Leta Ora, hanyalah satu saja dari sejumlah infrastruktur yang dibiayai Sukuk. Hal ini karena kemampuan pendanaan pemerintah sangat terbatas melalui APBN untuk membiayai pembangunan infrastruktur secara utuh, oleh karena itu diperlukan berbagai inovasi sumber pembiayaan.

Cotoh lain adalah Dermaga Tawiri, pengganti dermaga TNI AL di Desa Halong yang harus dipindahkan karena kapal perang TNI AL tidak bisa merapat setelah adanya pembangunan Jembatan Merah Putih.  Dermaga yang mulai beroperasi pada  Rabu (9/1/2019), dibayai dana SBSN/Sukuk  total sebesar Rp130 miliar dalam dua tahun anggaran, yaitu Rp20 miliar untuk tahun 2016 dan Rp110 miliar untuk tahun 2017.

Sedangkan infrastruktur jembatan yang juga dibiayai Sukuk adalah Jembatan Musi 4 di Palembang, Sumatera Selatan. Inilah jembatan  yang dibuka untuk umum oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, sejak Selasa (8/1/2019) lalu. “Kementerian PUPR memanfaatkan secara optimal potensi alternatif pembiayaan seperti dana SBSN dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,” jelas Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Jembatan  Musi 4 merupakan jembatan tipe extradozed (perpaduan kabel dengan gelagar kotak/box girder) ini memiliki panjang 1.130 meter dan lebar 12 meter bertujuan mengurangi beban lalu lintas Jembatan Ampera dan meningkatkan konektivitas di Kota Palembang.

Dikutip dari rilis resmi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, perencanaan pembangunan Jembatan Musi IV telah dilakukan sejak tahun 2010, namun karena keterbatasan anggaran, konstruksinya baru dilaksanakan pada tahun 2015-2018 menggunakan dana APBN dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan total dana Rp553,57 miliar.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) V Palembang Saiful Anwar mengatakan keberadaan Jembatan Ampera sudah sangat padat dengan umur yang sudah cukup tua, sehingga diperlukan adanya jembatan lain yang mampu berbagi beban kendaraan khususnya di dalam Kota Palembang.

Sebelum dibuka untuk umum, Jembatan Musi 4 telah menjalani uji beban statis dengan beban seberat 1.540 ton dan uji beban dinamis dengan hasil uji yang baik sesuai dengan rekomendasi  Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) pada Desember 2018 lalu. Selain itu jembatan tersebut juga telah uji coba rekayasa lalu lintas selama lima hari sejak 3 Januari 2019. Jembatan yang melintasi Sungai Musi ini juga dilengkapi sensor pendeteksi kesehatan jembatan atau Structural Health Monitoring System (SHMS) yang dapat dipantau secara real time.

Jembatan Musi 4 direncanakan terhubung dengan jalan nasional Ahmad Yani sehingga memudahkan menuju ke Jalan Tol Palembang – Indralaya. Namun saat ini masih dalam proses pengadaan lahan sehingga mengalami antrian karena penyempitan di Jalan KH Azhari.

Agar fungsi dan keindahan Jembatan Musi 4 yang telah dibangun dengan biaya besar tersebut, diperlukan peran aktif masyarakat turut menjaga kebersihan seperti tidak merusak atau mencoret-coret.

Jembatan Leta Ora Ralan, dulunya bernama Wear Arafura ini memiliki panjang 323 meter, dibangun dengan skema multiyears contract tahun anggaran 2016-2018 dengan anggaran lebih dari Rp123 miliar. Jembatan ini merupakan prasarana penghubung antara Pulau Yamdena dan Pulau Larat, yang digunakan oleh masyarakat kedua pulau untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan kegiatan perekonomian di wilayah tersebut. “Infrastruktur ini penting bagi masyarakat agar mereka mampu mendapat akses perekonomian yang lebih baik lagi,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Salah satu tujuan dibangunnya jembatan ini adalah untuk mobilisasi barang dan jasa seperti hasil pertanian, peternakan dan perkebunan. Pasokan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dari Pulau Larat ke Yamdena semakin lancar dan dapat menekan biaya logistik, serta mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Selain itu, jembatan yang terhubung dengan jalan nasional ini akan mempermudah akses untuk menjangkau daerah pariwisata di Pulau Yamdena yakni Saumlaki dan pelabuhan di Pulau Larat. Manfaat lainnya, warga tidak perlu lagi menyeberang dengan kapal berbayar sehingga dapat menghemat biaya.

Di sisi lain, Menkeu mengatakan bahwa Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) masih memiliki anggaran sebesar Rp880 miliar untuk keperluan alokasi umum, alokasi khusus, dan Dana Desa. Menurut Menkeu, masih banyak desa tertinggal di Kabupaten MTB yang perlu memanfaatkan Dana Desa. “Kami berharap, desa tertinggal akan mendapat anggaran lebih banyak dan dukungan dari Bapak Camat dan Bupati dalam memanfaatkan Dana Desa yang telah diberikan oleh Pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Selanjutnya, Menkeu menyatakan bahwa komitmen dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  (PUPR) untuk menyebarkan infrastruktur di Indonesia, sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk pembangunan yang merata di seluruh tanah air. Menkeu juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR karena telah menggunakan dana untuk membangun daerah, sehingga masyarakat dapat merasakan pemerataan kesejahteraaan.

“Kita akan menggunakan instrumen fiskal untuk sungguh-sungguh membangun daerah kepulauan yang masih membutuhkan perhatian secara cepat,” tutup Menkeu dalam sambutan peresmian Jembatan Leta Ora Ralan.

Dalam kunjungan ke Maluku itu, Menkeu juga bertemu dengan jajaran pejabat dan pegawai kantor vertikal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Saumlaki, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kantor Pelayanan dan Penyuluhan Perpajakan (KP2KP).

Dalam arahannya, Menkeu berpesan agar jajaran Kemenkeu di kantor vertikal yang berhadapan langsung dengan pelaku ekonomi dapat tetap menjaga integritas, profesionalitas, dan rasa saling menghormati. “Saya mohon betul untuk seluruh jajaran Kemenkeu di kantor vertikal, karena Anda berhadapan langsung dengan pelaku ekonomi dan Anda adalah wajah Kemenkeu, sehingga dalam memberikan pelayanan tetap menjaga integritas, profesionalitas, dan rasa saling menghormati,” pesan Menkeu.  (Red)

 

Facebook Comments

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.