Ini! Sangsi Hukum Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Buruh Peserta BPJS?

Ini! Sangsi Hukum Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Buruh Peserta BPJS?

Kabar5.Com, Jayapura | Perusahaan atau pemberi kerja kepada buruh yang tidak mendaftarkan buruhnya sebagai peserta BPJS. Perusahaan itu dapat diberikan sangsi baik, saksi administrasi maupun sangsi hukum.

“Perusahaan atau pemberi kerja yang tidak mendaftarkan buruh sebagai peserta BPJS dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,oo (satu miliar rupiah”, kata Asisten Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Papua, Fajaruddin Yusuf, SE, SH, MH, kepada Kabar5.Com, Rabu 7 Februari 2018 di Jayapura.

Sangsi hukum itu, jelas Asdatun Kajati Papua tercatum dalam undang-undang RI Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyenggara jaminan sosial pasal 55.

Ia pun menyebutkan, sangsi hukum itu dapat dikenakan kepada perusahaan apabila perusahaan melangar pasal pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang RI Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyenggara jaminan sosial.

“Pasal 19 ayat 1 pemberi kerja wajib memungut iuran yang menajdi beban pesertadari pekerjanya dan menyetornya kepada BPJS. Ayat 2 pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggungjawab jawabnya kepada BPJS. Jika tidak maka sangsinya adalah sangsi pidana terhadap perusahaan”, tegasnya. (Richard Mayor)

Facebook Comments

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.