Kajati Papua: Kurangnya Sosialisasi Tentang Manfaat BPJS Kepada Buruh

Kajati Papua: Kurangnya Sosialisasi Tentang Manfaat BPJS Kepada Buruh

Kabar5.Com, Jayapura | Kejaksaan Tinggi Papua menilai banyaknya buruh di Papua yang tidak diikutkan sebagai peserta dalam program negara yakni sistem jaminan sosial nasional di Papua adalah kurangnya sosialisasi dari lembaga penyelenggra BPSJ itu sendiri.

“Untuk papua masih kurang sosialisasi dari badan penyelenggara jaminan sosial nasional atas pentingnya dan manfaatnya BPJS terhadap buruh sebagai peserta BPJS itu”, kata Asisten Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Papua, Fajaruddin Yusuf, SE, SH, MH kepada Kabar5.Com, Rabu 7 Februari 2018 di Jayapura.

Dimana sesuai Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyenggara jaminan sosial, Ia menyebutkan bahwa sistem jaminan sosial lembaga BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Ia pun menjelaskan, untuk mewujudkan tujuan sitem jaminan nasional negara telah membentuk badan penyenggaranya yakni, lembaga BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang berkompoten untuk melaksakan program negara itu.

“Negara sudah memberbentuk lembaga BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum yang menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepersetaan bersifat wajib, dan amanat, dan hasil pengeloaan dan jaminan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepetingan peserta”ujarnya. (Richard Mayor)

Facebook Comments

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.