Kepala Desa Binuangan Waringun Kurung Diduga Korupsi

Kepala Desa Binuangan Waringun Kurung Diduga Korupsi

Kabar5.Com, Serang | Diduga menyalah gunakan dana desa,Polres Serang kota mengamankan mantan kepala Desa (SL) Binuangan kecamatan Waringun Kurung, Kabupaten Serang,Provinsi Banten,  periode 2011-2017, 12 Oktober 2018.

SL di amankan karena di duga menyalah gunakan dana desa dari tahun 2015-2017, hal tersebut di katakan Kapolres Serang Kota, AKBP Komarudin saat menggelar konfrensi pers di Mapolres Serang Kota.

Dari hasil temuan, tesangka telah memenuhi  unsur pidana, sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU RI nomor 20 tahun 2001, tentang tindak pidana korupsi perubahan atas UU no 31 tahun 1999, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun kurungan. Serta denda 200 juta sampai 1 milyar.

Kapolres Serang Kota AKBP Komarudin, mengatakan SL pada tahun 2015 mendapatkan dana desa sebesar Rp 634.721.985.

“Setelah di dalami, ada beberapa item pengadaan peralatan kantor sebesar Rp 68.636.818 dan pembangunan kantor 268.000.000, dimana telah di pertanggung jawabkan 100 persen jadi sudah di anggap selesai,” katanya.

Namun realisasi yang didapati, ada beberapa item yang tidak di adakan senilai Rp 46.238.000, kemudian di tahun 2016,desa Binangun kembali  mendapatkan dana desa sebesar Rp 1.163.060.000

“Hasil temuan ada beberapa  item fisik atau tepatnya 4 item kekurangan volume, di antaranya pembangunan dan pemeliharaan  saluran irigasi sebesar Rp 91.000.000 dan kemudian pemeliharaan pembangunan jalan desa 185 juta, jembatan 67 juta, infrastruktur dan pavling blok 257 juta, kemudian terdapat juga pemotongan honor pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 57.700.000 juta” lanjutnya.

Bedasarkan hasil audit fisik oleh ahli teknik sipil dari untirta dan audit penghitungan kerugian negara dari badan pemeriksa keuangan daerah Banten,  atas perbuatan mantan kepala Desa telah mengakibatkan  kerugian negara sebesar Rp. 497.87 183, namun dari tersangka berhasil dana di sita RP 136.000.000 dari total kerugian negara.

“Saat ini SL sudah berstatus tersangka dan kita lakukan penahanan, hal ini kita sampaikan  menyikapi kebijakan Presiden untuk pengawasan penggunaan dana desa, dimana harus detail, teliti. Tentunya ini juga menjadi pelajaran bagi yang ada upaya menyimpang,” lanjutnya.

Ia menambahkan, kasus tersebut memang sudah agak lama, namun pihaknya harua  menunggu hasil audit yang di lakukan BPKAD Provinsi Banten termasuk hasil audit teknik sipil dari Untirta.

“Jadi hasil itu keluar, di katakan ada penyimpangan, tersangka kita jemput dan lakukan penahanan,” pungkasnya.
(Yoman)

Facebook Comments

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.