KPK: Penyalahgunaan Wewenang Nur Alam Rugikan Negara

KPK: Penyalahgunaan Wewenang Nur Alam Rugikan Negara
Sidang-praperadilan-Gubernur-Sulawesi-Tenggara-Nur-Alam.26Ncjpg

Kabar5.Com, Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab gugatan praperadilan yang diajukan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum KPK yakin negara mengalami kerugian dalam perkara ini.

“Kalau dari pihak mereka mengatakan tidak ada kerugian negara, kita sudah dapatkan beberapa informasi tentang kerugian negara. Baik itu dari kesaksian yang kita mintakan maupun dari dua instansi yang sudah kita minta perhitungan kerugian negara,” kata Kabiro Hukum KPK Setiadi di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Rabu (5/10/2016).

Setiadi menegaskan, penyidik KPK adalah instansi yang sah dalam mengusut kasus dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut. Tidak seperti yang disebut tim kuasa hukum Nur Alam, bahwa selain Polri dan Kejaksaan tidak berhak mengusut kasus yang menjerat kliennya.

“Penyidik di PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), bea cukai, kehutanan dan imigrasi, mereka semua penyidik. (Penyidik) bukan hanya dari Polri,” jelas Setiadi.

Nur Alam, kata Setiadi, menyalahi wewenang sebagai gubernur dengan memberikan izin perusahaan pertambangan di wilayahnya. Nur Alam juga diduga menerima uang dari perusahaan yang diberi izin.

“Kami tidak permasalahkan izin, tapi penyalahgunaan wewenang itu. Apa pun namanya, ini kan ada kick back-nya. Sekarang kiriman uangnya untuk apa? Kiriman uang yang USD4,5 juta. Itu yang harus digali,” kata Setiadi. (mtvn/red)

Facebook Comments

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Tinggalkan Balasan