KPK Perpanjang Masa Tahanan Wali Kota Cilegon Nonaktif

KPK Perpanjang Masa Tahanan Wali Kota Cilegon Nonaktif

Kabar5.Com, Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Wali Kota Cilegon non-aktif, Tubagus Iman Ariadi. Tubagus sendiri merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan perizinan pembangunan Mal Transmart.

Selain Tubagus Iman, KPK juga memperpanjang masa penahanan terhadap dua tersangka lainnya. Dua tersangka tersebut yakni, Kepala BPTPM Kota Cilegon, Ahmad Dita Prawira, dan pihak swasta Hendri.

Penyidik melakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai tanggal 22 Desember 2017 untuk tiga tersangka kasus dugaan suap terkait dengan pengurusan perijinan pembangunan Mall Transmart di Cilegon,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 18 Desember 2017.

Sejauh ini, KPK sudah menetapkan enam orang tersangka terkait kasus dugaan suap pemulusan proses perizinan rekomendasi Analisis Mengenanai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu prasyarat perizinan pembangunan Mall Transmart di daerah Cilegon, Banten.

Keenam tersangka ters‎ebut, yakni Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi; pihak swasta, Hendri; Kepala BPTPM Kota Cilegon, Ahmad Dita Prawira; Dirut PT KIEC, Tubagus Dony Sugihmukti; Project Manager PT Brantas Abipraya, Bayu Dwinanto Utomo; dan Legal Manager PT Krakatau Industrial Cilegon (PT KIEC), Eka Wandoro Dahlan.

Atas perbuatannya, Iman, Dita dan Hendry yang diduga sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Bayu Dwinanto, Dony dan Eka yang diduga selaku pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

 

(red)

 

Facebook Comments

Tags: , ,

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.