LMND Desak Pencabutan UU MD3 Dan RKUHP Yang Batasi Ruang Demokrasi

LMND Desak Pencabutan UU MD3 Dan RKUHP Yang Batasi Ruang Demokrasi

Kabar5.com, Jakarta – Demokrasi di Indonesia kembali terancam menyusul pembahasan Rancangan KUHP dan pengesahan UU MD3 oleh DPR RI, Rabu 14 Februari 2018 kemarin. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi mendesak agar pemerintah dan DPR membatalkan kedua produk regulasi tersebut.

Ketua Umum LMND, Raden Deden Fajarullah mengatakan, di dalam RKUHP dan UU MD3 tersebut pada intinya mengedepankan pidana bagi siapapun yang melakukan kritik Pemerintahan Indonesia.

“Semakin jelas dan terang watak sejatinya pemerintahan Indonesia. Anti rakyat dan anti demokrasi,” kata Raden, kepada Kabar5.com, Rabu 14 Februari 2018.

Menurutnya, produk hukum itu membuat semakin terang bagaimana demokrasi di Indonesia menjadi ruang bagi kekuasaan untuk terus-menerus membungkam gerakan rakyat. Akhirnya, hal tersebut memberikan dampak keterbelakangan, kemelaratan dan kesengsaraan berkepanjangan bagi rakyat Indonesia.

“Hal demikian sangat terlihat secara nyata. Ketika kita membuka mata lebar-lebar dalam menganalisis situasi di bawah rezim fasis Jokowi-JK,” ujarnya.

Raden menjelaskan, perampasan lahan di desa-desa, penggusuran di kota-kota, politik upah murah, kenaikan harga kebutuhan pokok dan beban yang semakin berat diterima oleh rakyat Indonesia sampai hari ini. Semua itu akibat kebijakan dan program pemerintahan Indonesia. Hal ini akan terus mengupayakan menutupi kebobrokannya dengan cara membungkam rakyat yang berlawan. Ini dapat dilihat bagaimana semakin masifnya intimidasi, represifitas, sampai pada kriminalisasi kepada rakyat.

“Ini sangat bertentangan dengan semangat perjuangan demokrasi di Indonesia. Seharusnya demokrasi dijadikan langkah awal dalam melepaskan keterbelakangan, kemelaratan dan kesengsaraan rakyat Indonesia atas belenggu imperialisme dan feodalisme yang mengakar kuat di Indonesia,” jelasnya.

Masih kata Raden, artinya demokrasi yang dijalankan pemerintahan di bawah rezim Jokowi – JK adalah demokrasi yang melanggengkan kepentingan imperialisme dan feodalisme.
“Kami mengecam dengan tegas dan menuntut pemerintahan untuk membatalkan dan mencabut RKUHP dan MD3 yang membatasi ruang demokrasi. Berikan hak demokratis bagi rakyat (berkumpul, berorganisasi, menyampaikan pendapat),” pungkasnya. (Fikram)

 

Facebook Comments

Tags: , ,

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.