Pemprov Kalsel Dukung Penolakan Tambang

Pemprov Kalsel Dukung Penolakan Tambang
Posted by:

Kabar5.Com, Kalsel | Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyatakan dukungannya atas kebijakan penolakan aktivitas pertambangan batubara yang diterbitkan Pemkab Hulu Sungai Tengah dan DPRD Kabupaten Kotabaru. 

Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor menjamin akan berkomitmen membenahi karut marut pertambangan di wilayah tersebut.

Pemprov Kalsel berkomitmen untuk membenahi sektor pertambangan ini dan kita mendukung kebijakan dua kabupaten di Kalsel yang menolak tambang,” ungkap Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertambangan ESDM Kalsel, Hanif Faisol Nurafiq, di sela-sela kegiatan Rakor Terpadu Pengawasan Mineral dan Batubara, Jumat (6/10).

Dikatakan Hanif, Gubernur Kalsel telah menjamin tidak akan ada lagi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara baru di Kalsel. Saat ini pun Pemprov Kalsel tengah membenahi dan mengevaluasi IUP dan telah mencabut 425 izin pertambangan dari 789 IUP yang ada.

Kita dukung 100% jika daerah menolak tambang. Sudah saatnya Kalsel mencari alternatif sumber pendapatan di luar sektor tambang, kita yakin daerah bisa mandiriBdengan mengembangkan sektor lain seperti pertanian, kehutanan dan perkebunan,” ucapnya.

Penolakan terhadap ekspansi tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit ini dilayangkan Pemkab Hulu Sungai Tengah yang menyurati Kementerian ESDM, Watim Presiden, Kemenko Kemaritiman, Gubernur Kalsel termasuk surat tembusan kepada dua perusahaan tambang PKP2B PT Mantimin Coal Mining dan PT Antang Gunung Meratus yang mengantongi izin tambang di era sebelumnya. Surat yang ditandatangani Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif nomor 800 tanggal 5 September 2017 tersebut berisi penolakan masuknya perusahaan tambang di wilayah Hulu Sungai Tengah.

Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, Ahmad Chairansyah, menegaskan pihaknya tetap memegang komitmen untuk melestarikan lingkungan dengan menolak masuknya perusahaan pertambangan batubara dan perkebunan sawit.

Sikap Pemkab ini mendapat dukungan dari masyarakat, karena itu kami tetap berkomitmen untuk membebaskan daerah ini dari ekspansi tambang dan sawit,” tegasnya.

Diakuinya ada banyak calon investor tambang dan sawit yang terus berupaya masuk ke wilayah ini. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat dua perusahaan tambang dengan izin PKP2B yang dalam beberapa waktu terakhir berupaya melakukan eksploitasi tambang tetapi mendapat perlawanan masyarakat dan Pemkab Hulu Sungai Tengah.

Dikatakan Chairansyah pihaknya terus mengingatkan warga supaya tidak tergiur menjual lahan mereka atau ganti rugi kepada perusahaan tambang.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi satu-satunya wilayah di Kalsel yang bebas dari tambang dan sawit selain Kota Banjarmasin Ibu Kota kKalsel. Eksploitasi sumber daya alam berupa tambang dan sawit dinilai tidak banyak memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat tetapi justru merusak lingkungan dan mengancam sumber mata pencarian warga selama ini di sektor pertanian dan perikanan.

Penolakan tambang batubara juga dilakukan masyarakat dan secara resmi oleh DPRD Kabupaten Kotabaru atas rencana eksploitasi batubara di Pulau Laut, Kotabaru. Namun Bupati Kotabaru belum mengeluarkan sikap dengan alasan kewenangan pertambangan ada pada gubernur. (red)

Facebook Comments

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.