Pemprov Kaltim Didesak Tindaklanjuti Keputusan Pembubaran HTI

Pemprov Kaltim Didesak Tindaklanjuti Keputusan Pembubaran HTI
GP Ansor Kaltim dalam jumpa pers terkait pembubaran HTI
Posted by:

Kabar5.Com, Samarinda | Pengurus Wilayah GP Ansor Kalimantan Timur (Kaltim) secara cepat merespon untuk mengawal keputusan pasca pemerintah pusat menyatakan secara resmi menempuh langkah hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pernyataan sikap itu disampaikan di sekretariat GP Ansor Kaltim Jalan Imam Bonjol Samarinda, Senin, 8 Mei 2017.

GP Ansor Kaltim mendesak pemerintah daerah provinsi Kaltim juga instansi daerah untuk memastikan tidak mengakomodir kegiatan HTI.

“Mendukung dan mengawal keputusan pemerintah dan mendesak pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat termasuk melarang segala aktivitas HTI di Kaltim dan penggunaan fasilitas milik pemerintah,” tegas Ahmad Mutohar saat jumpa pers didampingi Ketua Wilayah GP Ansor Kaltim, Fajri Alfarobi, Sekretaris Wilayah, Herman A Hasan, Kasatkorwil Banser, Murjani dan puluhan jajaran pengurus Ansor dan Banser setempat.

GP Ansor menegaskan akan mengambil peran kontrol pasca keputusan pemerintah pusat untuk mencegah terjadinya gesekan di akar rumput.

“Mengambil peran kontrol pasca keputusan pemerintah, mengawal dan mensupervisi. Menghimbau masyarakat untuk lebih menjaga harmoni melalui jalur komunikasi dan silaturahmi,” lanjut Mutohar.

Lebih lanjut, GP Ansor Kaltim juga mendesak agar pemerintah secara tegas menindak semua pihak yang melakukan ujaran kebencian dan mendeskreditkan pihak lainnya.

“Menginstruksikan kepada seluruh anggota GP Ansor Kaltim untuk mengamankan dan menjalankan pernyataan sikap ini,” tandasnya.

GP Ansor Kaltim sebelumnya juga mendesak Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak agar menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Larangan HTI.

Ramai diberitakan Pemerintah Republik Indonesia (RI) secara resmi mengambil langkah hukum untuk membubarkan HTI, Senin, 8 Mei 2017. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas. (Hery)

Facebook Comments

Tags: , ,

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.