Polisi Pelajari Dugaan Maladministrasi Kasus Novel Baswedan

Polisi Pelajari Dugaan Maladministrasi Kasus Novel Baswedan
Polisi Pelajari Dugaan Maladministrasi Kasus Novel Baswedan

Kabar5.Com, Jakarta | Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan pihaknya akan mempelajari dugaan maladministrasi kasus penyiraman air keras penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang ditemukan oleh Ombudsman RI (ORI).

“Kemarin kan sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya, lagi dipelajari di sana temuannya apa, nanti akan dijawab dalam waktu 30 hari,” kata Argo di Polda Metro Jaya, Jumat, 7 Desember 2018.

Maladministrasi itu ditemukan ‎Ombudsman dilakukan kepolisian salah satunya terkait penyidikan Novel yakni jangka waktu penuntasan kasusnya.

 

“Tidak ada batasan jangka waktu tersebut terjadi dalam surat perintah tugas yang dikeluarkan Polsek Kelapa Gading, Polres Metro Jakarta Utara, maupun surat perintah yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” kata Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, ‎Kamis 6 Desember 2018.

Tak hanya itu, sambung Adrianus, malaadministrasi juga ditemukan pada aspek efektivitas penggunaan sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini, kinerja pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus Novel berbanding terbalik dengan jumlah penyidik yang terlalu banyak.

“Harusnya penyidikan berpatokan kepada rencana penyidikan yang matang sehingga efektif dalam menentukan jumlah personel,” ujarnya.

Selanjutnya, temuan ketiga yakni pada aspek pengabaian petunjuk yang bersumber dari kejadian ataupun korban. Artinya, Adrianus menekankan, polisi menganggap petunjuk-petunjuk baik dari TKP, saksi atau korban, bukan hal penting untuk ditindaklanjuti.

Temuan lainnya yakni adanya dugaan polisi tidak cermat dalam membuat laporan polisi, terhadap pelapor Yasri Yudha Yahya dengan nomor No.Pol:55/K/IV/2017/PMJ/Res JU/S GD.

“Sehingga malaadministrasi yang dilakukan adalah tidak cermat dalam dasar penugasan seperti yang dicantumkan pada Pasal 6 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan yang menyatakan bahwa surat perintah tugas sekurang-kurangnya memuat dasar penugasan,” imbuhnya. (Red)

 

Facebook Comments

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.