Proses Hukum Berjalan, Yayasan Bangun Gedung RSI Samarinda

Proses Hukum Berjalan, Yayasan Bangun Gedung RSI Samarinda

Kabar5.Com, Samarinda | Yayasan Rumah Sakit Islam Samarinda (YARSIS) Kalimantan Timur (Kaltim) memutuskan memulai membangun rumah sakit di lahan sendiri sambil menunggu proses hukum di pengadilan.

RSIS rencananya akan meresmikan lokasi pembangunan gedungnya di Jalan Sejati, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan pada Sabtu, 18 Februari 2017. Dalam rangkaian acara itu akan dilakukan peletakan batu pertama dilanjutkan doa bersama yang melibatkan semua unsur masyarakat Samarinda.

Panitia pelaksana Ismail mengatakan, prosesi acara peresmian pembangunan akan dimulai pukul 09.00 pagi di RSIS Jalan Gurami Samarinda lokasi RSIS saat ini yang dibuka dengan doa bersama dilanjutkan peninjauan lokasi pembangunan RSIS.

“Semua kumpulnya di RSIS Jalan Gurami dahulu dan kita berdoa bersama. Kemudian akan ada penyampaian dari Yarsi Kaltim tentang sejarah RSIS, dilanjutakn perwakilan Ormas pendukung RSIS,” katanya kepada awak media saat ditemui di RSIS, Jumat, 17 Februari 2017.

Ismail menjelaskan, sebagai tanda dimulakannya pembangunan rumah sakit akan dilkukan peletakan batu pertama. Sekaligus bentuk komitmen RSIS dalam hal pelayanan kesehatan untuk warga Samarinda. Namun kata dia, sejak tiga bulan terakhir pihak rumah sakit belum dapat memberikan pelayanan terkait pengambilalihan oleh pemprov Kaltim melalui RSUD A Wahab Syahrani.

“Ini bentuk keserusan dari banyaknya warga Samarinda yang datang ke RSIS untuk berobat namun kami sementara waktu tidak dapat melayani,” jelasnya.

Sementara itu, terkait pembagunan RSIS, Direktur RSIS Sadiq Sahil mengungkapkan, pembangun RSIS merupakan solusi guna menjawab keinginan warga Samarinda yang ingin berobat ke RSIS.

“Banyak warga yang datang ke RSIS namun tidak bisa dilayani,” tandasnya.

Sejak SK Gubernur Kaltim tentang Pencabutan penggunaan lahan dan bangunan diterbitkan pada 25 Juli 2016, otomatis Rumah Sakit Islam tidak memiliki lahan dan bangunan sehingga pengelolaan di bawah manajemen RSUD AWS yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Akhirnya persoalan berlanjut di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda sampai saat ini. (Hery)

Facebook Comments

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Tinggalkan Balasan