Studio XXI Big Mall Minta Pengurangan Pajak ke Walikota Samarinda

Studio XXI Big Mall Minta Pengurangan Pajak ke Walikota Samarinda
Studio Cinema XXI
Posted by:

Kabar5.Com, Samarinda | Studio Cinema XXI di Big Mall Samarinda, Kalimantan Timur, diketahui telah meminta permohonan pengurangan pajak kepada Walikota Samarinda.

Hal itu disampaikan Cinema XXI Big Mall melalui PT LMS sesuai surat No.15/21C-JH/X/2015 Tanggal 01 November 2015 mengajukan Permohonan Pengurangan Pajak Hiburan Cinema XXI kepada Walikota Samarinda.

Namun permohonan Pengurangan Pajak Hiburan Cinema XXI BIG Mall belum dapat dipenuhi sesuai surat Kepala Dispenda No.973/1290/114 Tanggal 25 Oktober 2016.

Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, menyebutkan hasil perhitungan ulang per 15 November 2016 dengan memperhitungkan omzet dari Laporan Kumulatif Penonton di mall terbesar di Samarinda itu, untuk pajak terutang dengan masa pajak Januari sampai dengan Juni 2016 sebesar Rp.1,6 miliar dan pembayaran pajak hiburan terutang sebesar Rp.803 juta.

“Selain itu, Pemkot Samarinda juga kurang menerima pendapatan dari sanksi administrasi atas kekurangan pembayaran pajak Hiburan minimal sebesar Rp.101 juta,” ungkap auditor pada laporannya per 24 November 2016.

Atas temuan itu telah dilakukan penyetoran kurang bayar pajak hiburan oleh PT LMS (Cinema XXI Big Mall) sebesar Rp803 juta sesuai bukti setor nota kredit tertanggal 28 November 2016.

Kepala Dispenda Samarinda, Hermanus Barus.

 

Selain itu, auditor BPK juga mengungkap temuan untuk pajak daerah yang bersumber dari hotel di Samarinda.

Hasil perhitungan ulang dengan memperhitungkan komponen service charge yang dibebankan kepada konsumen diketahui Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari Bulan Januari sampai dengan September 2016 sebesar Rp.19,3 miliar dan pajak hotel terutang sebesar Rp.1,9 miliar. Sehingga terdapat kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp.262,8 juta.

Selain itu, Pemkot Samarinda juga kurang menerima pendapatan dari sanksi administrasi atas kekurangan pembayaran pajak WP Hotel BS minimal sebesar Rp.29 juta,” lanjut auditor.

Dengan begitu BPK RI memerintahkan kepada Kepala Dispenda untuk menerbitkan SKPDKB atas kurang penerimaan pajak Hotel Prs sebesar Rp.7.643.600 dan sanksi administrasi minimal sebesar Rp.608.424 dan kurang penerimaan pajak Hotel BS untuk masa pajak Januari sampai dengan September 2016 sebesar Rp.262.859.157 dan sanksi administrasi minimal sebesar Rp.29.619.679.

Atas temuan auditor BPK tersebut Kepala Dispenda kota Samarinda Hermanus Barus membenarkannya.

“Untuk (pajak) hotel ada kesalahan perhitungan, untuk (pajak) hiburan ada keterlambatan penyetoran,” katanya kepada Kabar5.Com, Senin, 9 Oktober 2017.

Namun para wajib pajak (WP) tersebut, Hermanus menegaskan mereka telah melakukan pembayaran.

“Sudah ditindaklanjuti semua. Gak usah disebut namanya lagian sudah disetor semuanya,” tandas Hermanus. (Hery)

 

Facebook Comments

Tags: , ,

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.