Sultra Kekurangan 281 Pendamping Desa

Sultra Kekurangan 281 Pendamping Desa
Foto Ilustrasi

Kabar5.Com, Kendari | Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih kekurangan tenaga pendampingan desa (PD). Jumlah yang dibutuhkan pun masih cukup banyak, yakni sekitar 281 orang.

Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Sultra segera melakukan tahapan seleksi yang berdasarkan agenda akan mulai dilakukan di bulan April ini.

Kepala Dinas DPMPD Sultra, Tasman Taewa mengungkapkan, sesuai permintaan dari Kementrian Desa (Kemendes), pihaknya akan segera melaporkan data jumlah PD yang masih aktif dan jumlah kekurangannya.

“Jadi kita menunggu dari pihak Kemendes, karena kita baru dimintai data dari Kemendes. Data yang diminta itu adalah data akurat tentang tenaga PD yang masih aktif dan berapa kekurangan tenaga PD kita,” ungkapnya, Minggu, 2 April 2017.

Tasman mengatakan, diperkirakan perekrutan tenaga PD akan dimulai April ini. Akan tetapi pihaknya masih menunggu kepastian dari Kemendes, mengenai anggaran perekrutan itu.

“Insya Allah kalau tidak ada halangan, kalau dananya turun bulan April, maka itu akan kita laksanakan. Tapi kalau ada dananya. Kita masih menunggu dananya kan dari pusat ini,” ucapnya.

Sebab, lanjut mantan Kadis Pemuda dan Olahraga (Dispora) ini, anggaran yang digunakan, tidak melekat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga di Diva Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Ditambahkannya, selain akan merekrut 281 PD tambahan, pihaknya juga nantinya akan mempersiapkan cadangan sebanyak 100 orang. Hal ini dilakukan untuk menjaga terjadinya kekurangan PD karena berhalangan atau bahkan ada juga yang kontraknya sudah habis.

“Kita akan bikin cadangan 100 orang, karena kemungkinan PD ini ada yang berhalangan tetap, ada yang mengundurkan diri, bahkan kemungkinan ada yang putuskan kontraknya. Kalau mereka tidak jalankan tugas dengan baik, kontrak tetap kita putuskan,” jelasnya.

Untuk itu, pihak DPMPD akan segera melakukan evaluasi terhadap kontrak para tenaga PD, yang tersebar di 17 Kabupaten dan Kota.

“Kita akan turun, dan juga nanti kita akan lihat laporan dari Pendamping Kabupaten. Kan ada yang kita pasang Tenaga Ahli di setiap daerah,” ujarnya.

Sehingga dari laporan tersebut, pihaknya akan mengecek seluruh tenaga PD. Apakah laporan yang disampaikan sesuai dengan kerja mereka di Desa.

“Jadi kita akan cek, apa benar-benar PD itu masuk desa, apa PD itu dia rangkap atau ada juga PD yang jadi LSM. Kalau itu kita temukan maka kita akan berhentikan,” tutupnya. (Ikas)

Facebook Comments

Tags:

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Tinggalkan Balasan