Tolak Tambang Pasir Laut, Ratusan Nelayan Bentrok dengan Polisi

Tolak Tambang Pasir Laut, Ratusan Nelayan Bentrok dengan Polisi
Posted by:

Kabar5.Com, Takalar | Ratusan nelayan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Rabu, 19 Juli 2017, bentrok dengan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan saat mereka menggelar unjuk rasa menuntut pencabutan izin penambangan pasir laut di lepas pantai Galesong dan Sanrobone.

Bentrokan dipicu setelah para nelayan nekat memblokade jalur trans Sulawesi yang mengakibatkan kemacetan panjang.

Unjuk rasa yang digelar olah ratusan nelayan ini dimulai pada pukul 13.00 Wita di depan Kantor Bupati Takalar. Para nelayan nekat memblokade jalan raya hingga memicu keributan dengan aparat kepolisian.

Aksi saling adu jotos ini terhenti saat Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Takalar, AKBP Iskandar melerai dan menenangkan para nelayan.

“Saya harap tenang. Kami hanya mengamankan jalannya unjuk rasa dan saya perintahkan kepada seluruh personel (polisi) agar mengambil jarak ke arah selatan,” kata Iskandar.

Setelah suasana tenang para nelayan yang dibantu sejumlah mahasiswa kembali berorasi menuntut agar pihak pemerintah setempat segera mencabut izin prinsip penambangan pasir laut lantaran telah memberikan dampak bagi para nelayan mau pun warga pesisir pantai.

“Sekarang lihat sudah ada abrasi dan ikan tangkapan para nelayan telah hilang,” teriak Ridwan Tate, salah seorang pengunjukrasa dalam orasinya.

Pada pukul 15.00 Wita para pengunjuk rasa bergerak ke kantor dewan perwakilan rakyat daerah (Daerah) yang berjarak 200 meter dari kantor bupati. Para nelayan berdebat dengan anggota dewan lantaran para nelayan menolak untuk berdialog.

“Saya pribadi sebagai anggota dewan menolak keras tambang pasir tersebut karena saya ketahui persis dampaknya. Sudah ada abrasi dan ikan akan hilang tapi apa daya saya. Saya cuma sendiri sementara jumlah anggota dewan di kantor ini ada 30 orang,” kata Ilham Jaya Torada, salah seorang anggota DPRD Takalar.

Penambangan pasir laut ini sendiri dilakukan oleh provinsi Sulawesi Selatan untuk menimbun pantai Losari di Makassar, sebagai rangkaian dari proyek central point Indonesia (CPI). Hingga pukul 16.35 Wita para nelayan masih tetap bertahan di kantor DPRD setempat dan mengancam tidak akan meninggalkan lokasi hingga tuntutan mereka dipenuhi.

“Kami sudah bosan dengan dialog dengan anggota dewan dan kami hanya dijanji-janji yang kami inginkan sekarang pernyataan tertulis DPRD untuk menolak izin tambang pasir laut kalau tidak kami akan bermalam di kator ini sampai tuntutan kami dipenuhi” kata koordinator lapangan unjuk rasa, Irwansyah.

 

(red)

 

Facebook Comments

Tags: , ,

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.