Walikota Samarinda Didesak Paling Lambat 10 Mei Berikan Izin RSIS

Walikota Samarinda Didesak Paling Lambat 10 Mei Berikan Izin RSIS
Direktur RSIS Sadik Sahil (baju biru) dalam jumpa pers.
Posted by:

Kabar5.Com, Samarinda | Walikota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) Syaharie Jaang, diminta segera menerbitkan izin operasional Rumah Sakit Islam Samarinda (RSIS) setelah enam bulan terakhir tidak beroperasi.

Desakan agar Walikota Samarinda menerbitkan izin operasional disampaikan pihak Yayasan RSIS bersama sejumlah Ormas Islam yang dituangkan melalui petisi.

Ketua Yayasan RSIS, Ramli Yahya mengatakan, pihaknya berharap agar walikota tidak ragu dalam memberikan izin operasional RSIS yang belum diperpanjang akibat pencabutan izin pinjam pakai lahan dan gedung RSIS oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek akhir tahun 2016.

“Karena masyarakat di sini sangat membutuhkan pelayanan, sehari di sini ada 250 orang pasien kalau 25 hari sudah enam ribu orang. Jadi mereka memerlukan tempat,” kata Pembina Yayasan RSIS Ramli Yahya kepada awak media, Selasa, 2 Mei 2017, di Poliklinik RSIS.

Persoalan pencabutan izin pinjam pakai tempat oleh gubernur Kaltim dalam proses hukum di PTUN Samarinda dan telah dimenangkan oleh Yayasan RSIS pada putusan tingkat pertama, namun diharapkan tidak menghentikan pelayanan di RSIS.

“Sudah ada dua orang yang meninggal diperjalanan saat mereka dirujuk ke sini tapi kami tidak dapat memberikan pelayanan,” lanjutnya.

Pemprov Kaltim, kata dia telah mengkaui hak-hak yayasan termasuk aset RSIS senilai Rp45 miliar.

“Akan dilakukan apprasial dan perhitungan itu silahkan, tapi kami untuk sementara meminta izin operasional sementara selama dua tahun agar pelayanan tetap kalan. Ini yang belum ketemu,” sambungnnya.

Direktur operasional RSIS dr Sadik Sahil menekankan agar kebijakan menerbitkan izin operasional RSIS dapat menjadi perhatian serius walikota Samarinda.

“Apa yang diuntungkan selama enam bulan ini sehingga masalah ini dipertahankan?, tidak ada untungnya. Jadi kami berharap ada kearifan untuk memberikan izin walaupun dengan catatan-catatan,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Achmad Vananzds terkait hal itu mengatakan agar walikota Samarinda dapat memberikan izin terlebih dahulu.

“Pada prinsipnya kami di DPRD bersama komisi-komisi yang lain mendukung. Berikan izin operasional untuk beberapa tahun agar pihak RSIS dapat mempersiapkan semuanya,” ungkapnya.

Perwakilan dari Aliansi Masyarakat Peduli Rumah Sakit Islam, Anas Yusfiuddin menegaskan, pihaknya telah menyampaikan petisi kepada Walikota Samarinda agar izin operasional rumah sakit dapat segera diberikan.

“Kami menyampaikan petisi itu besok, kalau sampai tanggal 10 Mei belum ada izin maka kami akan duduki balaikota samapi izin diterbitkan,” tukasnya.

Anas juga menegaskan, menurutnya Dinas Kesehatan Kota Samarinda pada dasarnya hanya menunggu persetujuan Walikota.

“Ini menyebabkan pelayanan masyarakat disekitar sini terganggu,” tandasnya. (Hery)

Facebook Comments

Tags: ,

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.