Dugaan Korupsi, Bupati Biak Numfor Ditahan di Polda Papua

Dugaan Korupsi, Bupati Biak Numfor Ditahan di Polda Papua

Kabar5.Com, Jayapura | Kepolisian Daerah (Polda) Papua melalui jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Senin 18 September 2017, resmi menahan Bupati Biak Numfor, Thomas Alva Edison Ondi, selaku tersangka dugaan tindak pidana korupsi atas kerugian keuangan negara senilai Rp.84 milyar dana APBD Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2012-2013.

Penahanan terhadap yang bersangkutan lantaran saat itu Ia menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2013 lalu.

Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafly Amar kepada wartawan, Senin 18 September 2017 petang, di Jayapura mengatakan, perkara terhadap Bupati Biak Numfor itu sudah berjalan sejak 2014 lalu melalui proses penyidikan, bermula dari adanya audit BPK atas kerugian negara Rp.84 milyar APBD di Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2012-2013.

Dari hasil penyelidikan hingga penyidikan, kata Kapolda Papua, akhirnya penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dalam kapasitas sebagai Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya.

“Selain Bupati Biak, penyidik juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni, pengawai Bank Papua Cabang Memberamo Raya,” kata Kapolda.

Ditanya sudah menjadi tersangka, namun mengapa yang bersangkutan baru ditahan penyidik, Kapolda menuturkan, sejak 30 Agustus 2017 kemarin, penyidik melalui Bareskrim Polri mengajukan permohonan guna melakukan penahanan terhadap Bupati Biak kepada Menteri Dalam Negeri, dan barulah permohonan itu dijawab oleh Kemendagri tertanggal 13 September 2017.

Kehadiran Bupati Biak ke Polda Papua, Senin 18 September 2017, guna dilakukan tahap dua, dan yang bersangkutan lansung ditahan oleh penyidik berdasarkan surat jawaban dari Kemendagri tertanggal 13 September itu selama 20 hari.

Selain penahanan terhadap yang bersangkutan, penyidik juga menyita 1 unit rumah, tiga kendaraan jenis mobil, tiga rekening Bank yang dijadikan sebagai barang bukti.

Proses penahan ini, kata Boy Rafli, agar mempermudah Jaksa Penuntut Umum dalam rencana penuntutan dan tahap hukum selanjutnya terhadap yang bersangkutan.

“Terhadap yang bersangkutan, penyidik mengenakan Pasal berlapis yakni, Pasal 2 dan 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 (1) KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang ancaman pidananya selama dua puluh (20) tanun penjara,” tutup Kapolda Papua itu. (Richard Mayor)

 

Facebook Comments

Tags: , ,

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.