FPAP Mempertanyakan Sikap KPU Terhadap Seleksi Sekretaris KPU Papua

FPAP Mempertanyakan Sikap KPU Terhadap Seleksi  Sekretaris KPU Papua
FPAP Mempertanyakan Sikap KPU Terhadap Seleksi Sekretaris KPU Papua

Kabar5.Com, Jayapura, | Forum Penegak Afirmatif Papua (FPAP) mempertanyakan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, terhadap seleksi calon Sekretaris KPU Provinsi Papua yang berlarut-larut.

Pertayaan FPAP itu merujut pada tuntutan mereka saat melakukan aksi demo damai, 10 Desember 2018 lalu, di Kantor KPU Provinsi Papua.

 

Ketua Forum Penegak Afirmatif Papua (FPAP),  Benyamin Wayangkau kepada Kabar.Com, Senin 14 Januari 2019 mengatakan demo saat itu kami menolak hasil seleksi jabatan Sekretaris KPU Papua melalui tim seleksi KPU RI yang menetapkan 3 orang sebagai bakal calon Sekretaris KPU Papua. Karena ketiga nama itu bukan Orang Asli Papua ( OAP).

 

Sebut Benyamin bukankah KPU Papua dan KPU RI mengetahui bahwa di Papua sedang berlaku undang-undang otsus dan karena itu afirmasi adalah sebuah keharusan.

 

Selain itu jelas Ketua FPAP Tak hanya kami yang menolak atas hasil seleksi KPU itu, tapi juga Gubernur Papua, DPR Papua, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) telah memberikan surat rekomendasi terhadap seleksi calon sektetaris KPU Papua adalah Orang Asli Papua (OAP). Dan mengapa KPU RI hingga kini belum menetapkan Sekretaris KPU Papua? tanya Benyamin.

 

”KPU RI harus bersikap dan segera menetapkan jabatan sekretaris KPU Papua. Karena kami menuntut hak kesulungan, orang asli Papua, bisa jadi, dan bisa duduk jadi sekretaris KPU Papua adalah anak asli Papua,  kami tidak minta merdeka, kami minta pemberdayaan dan komitmen dari UU Otsus” kata Benyamin lagi.

 

Benyamin pun menyebutkan KPU dan perangkatnya (termasuk sekretaris KPU) adalah instrumen Negara yang dipercaya untuk menyelenggrakan Pemilu. Apalagi Pemilu 2019 tinggal beberapa bulan lagi.

 

Jabatan  Sekretaris KPU sebut Benyamin adalah user dalam menegendalikan proses administrasi organisasi maupun pengguna anggaran sehingga hal ini menjadi penting. KPU RI  harus memperhatikan apa yg di sampaikan Gubernur, MRP maupun DPRP itu.

 

Apa yang mesti di cari lagi oleh KPU RI sehingga  proses sekretaris KPU Papua menjadi lambat. Ini terkesan KPU RI telah melakukan sebuah pelecehan dan memandang orang Papua sebagai objek yang dipermainkan. Pungkasnya.

 

(Richard Mayor)

 

Facebook Comments

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.