GMNI Serang Kritisi UU MD3

GMNI Serang Kritisi UU MD3

Kabar5.com, Serang | 20 tahun sudah reformasi di Indonesia berjalan, seharusnya Indonesia menjadi dewasa dalam berpijak dan mengambil kebijakan demi kepentingan bangsa masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejatinya menjadi kepanjangan tangan serta kepanjangan suara dari rakyat Indonesia. DPR sebagai dewan perwakilan rakyat seharusnya menjadi wakil bagi rakyat Indonesia di daerah untuk bisa mensejahtrakan rakyat.

“Mereka bisa duduk di kursi empuk itu berkat amanah yang diberikan oleh rakyat,” kata PLT ketua GMNI Serang, Adnan Fatoni saat melakukan orasi di depan Halte UIN SMH Banten, Ciceri Kota Serang, Selasa 13 Februari 2018.

Tapi apa yang dipertontokan selama ini sama sekali jauh dari semua harapan yang di berikan ke pada para wakil rakyat.

“Belum selesai rasanya ketika kita dipertontonkan aksi legislatif dan eksekutif saling serang serta menjatuhkan. Ditambah dengan pengesahan revisi UU MD3 yang semakin membuat dewan perwakilan rakyat anti terhadap kritik dan kebal dari semua proses hukum,” ujarnya.

Paska Orde baru Runtuh Hari ini seolah suasana seperti itu telah terjadi dimana putusan Revisi UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD &DPD (MD3) telah di sahkan oleh Pimpinan DPR kemarin di senayan.

Selain putusan undang-undang tersebut memiliki kepentingan politik untuk menambah kursi pimpinan DPR namun juga ada hal yang sangat Ironi menciderai alam demokrasi di negara ini dimana pada pasal 122 Huruf K yang berbunyi Mahkamah Kehormatan Dewan atau biasa di singkat MKD berwenang melaporkan pihak yang merendahkan martabat DPR dan anggotanya.

“Pasal tersebut jelas-jelas mengkebiri hak rakyat dalam mengemukakan Pendapatnya sebagaimana telah di atur pada UU No 9 Tahun 1998 semua orang berhak menyampaikan pendapatnya baik secara lisan atau tulisan dalam hal ini masyarakat telah di persempit untuk mengkritisi wakilnya yang ada di DPR dan ini menggambarkan bahwa lembaga permusyawaratan tersebut anti kritik atau kebal kritik dari siapapun,” jelasnya.

Nampaknya ada yang salah dalam penguatan DPR ini dimana mereka menganggap Kritik menjadi sebuah ancaman yang di anggap berbahaya bagi sebuah keberlangsungan kekuasaannya.

“Belakangan ini kita ketahui banyak produk undang-undang yang mengarah pada nuansa anti kritik, sehingga mengganggu ke arah Demokrasi yang baik,” ucapnya.

Sebagai Negara demokrasi Pancasila dikatakan Adnan, Negara Indonesia memberikan kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat bagi warga Negaranya hal ini jelas di tegaskan dalam UU 1945 (Amandemen) Pada pasal 28E ayat (3) yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat.

Jaminan ini sangatlah penting bagi Negara yang berkedaulatan Rakyat.

Makan dari itu GMNI Cabang Serang dengan tegas menolak hak imunitas anggota dewan, hak untuk mempidana pengkritik anggota dewan.

“Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan menganggu keamanan, maka hanya ada satu kata lawan,” pungkas Adnan lantang. (Rizki).

Facebook Comments

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.