LP- KPK Kecam Proses Lelang Di Pandeglang Syarat Pungli

LP- KPK Kecam Proses Lelang Di Pandeglang Syarat Pungli

Kabar5.Com, Pandeglang | Ramainya pemberitaan di beberapa media online terkait adanya dugaan rekayasa disertai pungutan liar (Pungli-red), yang dilakukan oleh oknum panitia Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP) barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pandeglang TA 2018, membuat geram kalangan aktivis di Kabupaten Pandeglang, Pandeglang, 15 September 2018.

 

Sebut saja Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Kabupaten Pandeglang, TB Saebatul Hamdi. Kepada sejumlah awak media di Ruang Kerja ULP Kabupaten Pandeglang, pada Jumat, 14 September 2018 kemarin mengaku, dirinya kesal atas prilaku oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), yang bekerja sebagai panitia lelang pada ULP Kabupaten Pandeglang.

 

“Saya atas nama lembaga LP-KPK mengecam tindakan panitia lelang yang memanfaatkan kewenangan tugasnya melakukan pungutan liar kepada para pengusaha peserta lelang,” kecam hamdi.

 

Patut diduga, lanjutnya, ada pihak tertentu dibelakang panitia itu, hingga panitia lelang seakan berani ambil resiko seperti itu.

 

“Bisa saja ada orang tertentu dibelakang panitia yang punya power. Hingga, panitia berani melakukan kecurangan rekayasa bahkan pungli atau suap dalam mengambil keputusan dalam memenangkan perusahaan tertentu menjadi pemenang lelang. Meskipun hal itu melabrak semua aturan yang ada,” tandasnya

 

Lebih lanjut Hamdi mengatakan, permasalahan yang timbul dalam kinerja panitia pokja saat ini, tengah dalam pemeriksaan pihak inspektorat Kabupaten Pandeglang.

 

“Ada beberapa perusahaan yang mengadukan ke inspektorat atas ketidakpuasan pengusaha terhadap kinerja pokja ULP. Dan kami dari LP-KPK, siap mengawal hingga memenuhi rasa keadilan hukum setiap masyarakat yang dirugikan akibat ulah pegawai negara,” imbuhnya.

 

“Untuk itu, LP-KPK dalam waktu dekat ini akan melaporkan dugaan pungli pokja ULP ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Data hasil investigasi dan bukti sebagai bahan laporan, akan kami serahkan ke Kejati,” tegasnya.

 

Terpisah, Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK), Enoh Junaedi mengatakan hal senada. Menurutnya, ULP Kabupaten Pandeglang memiliki seabreg permasalahan ketika dihubungi melalui telephone selularnya.

 

“ULP Kabupaten Pandeglang memiliki banyak permasalahan. Dari mulai kaitan dugaan rekayasa atau panitia lelang yang mengendalikan perusahaan peserta lelang, untuk menjadi pemenang. Kemudian ada juga dugaan tindak pidana yang luput dari jeratan hukum. Contohnya peristiwa pembangunan pasar Cibaliung tahun kemarin. Dimana ketika itu ada berkas dokumen perusahaan palsu yang dimenangkan panitia pokja ULP Pandeglang,” tutup Enoh.

 

Ketua LP-KPK Kabupaten Pandeglang Tb. Saebatul Hamdi (Bertopi)

 

 

(Risman)

Facebook Comments

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.