MEWUJUDKAN PEMILU TAHUN 2019 YANG BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS

MEWUJUDKAN PEMILU TAHUN 2019 YANG BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS
MEWUJUDKAN PEMILU TAHUN 2019 YANG BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS

Oleh Victor Ruwayari (Komisioner KPU Kabupaten Sarmi)

Kabar5.Com, Papua | Memaknai Pemilu yang berkualitas dan berintegritas pada dasarnya telah terangkum dalam pengertian pemilu demokratis yang mensyaratkan minimal dua hal yakni Pemilu yang bebas dan adil atau free and fair election. Namun perkembangan demokrasi yang sangat dinamis, membuat banyak pihak tidak puas dengan kedua kriteria demokrasi tersebut.

Sejak penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955, upaya menghadirkan pemilu berkualitas dan berintegritas telah dimulai. Secara normatif prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan pada kejujuran, kerahasian, ketenangan dan

langsung telah dijamin oleh Undang-Undang. Hal ini menujukkan bahwa Negara sejak awal mtelah memiliki keinginan yang kuat untuk memfasilitasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang dapat menggunakan hak politiknya dalam suasana yang kondusif.

Indonesia sebagai salah satu Negara demokrasi terbesar di dunia telah menetapkan enam ukuran pemilu yang demokratis yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal itu termuat dalam pasal 22E ayat 1 Undang Undang Dasar 1945. Undang-Undang Pemilu dan

Penyelenggara Pemilu yang menjadi turunannya kemudian menambah beberapa keriteria lagi seperti transparan, akuntabel, tertib dan profesional.

Dalam mengimplementasikan enam asas penyelenggaraan pemilu tersebut, Indonesia pasca reformasi telah melakukan sejumlah perbaikan, mulai dari perbaikan sistem pemilu (electoral system), tata kelola pemilu (electoral process) dan penegakan hukum pemilu (electoral law). Namun diharapkan pada Pemilu tahun 2019 harus lebih baik lagi, sehingga tercipatanya suatu Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Pemilu tahun 2019 merupakan

Pemilu serentak pertama kali di dunia dan pada tahun 2019 Indonesia akan melakukannya pada tanggal 17 April. Oleh sebab itu diharapkan KPU sebagai inisiator Penyelenggara Pemilihan Umum harus melakukan terobosan-terobosan yang lebih baik dalam hal sebagai berikut;

  1. Perbaikan Sistem Pemilu.

Perbaikan Sistim Pemilu harus terus dilakukan lebih baik dan transparan serta sejalan dengan prinsip keterwakilan yang diperoleh melalui suatu proses Pemilihan Umum. Hal ini berbeda dengan TNI/Polri yang sejak orde baru diberikan kuota kursi di parlemen tanpa melalui

proses pemilu.

Sistem dwi partai yang berlaku selama orde baru berganti menjadi sistem multipartai.

Setiap warga Negara diberikan kesempatan untuk mendirikan partai politik. Untuk mendapatkan status badan hukum, setiap parpol wajib mengikuti verifikasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sementara untuk menjadi peserta pemilu wajib mengikuti verifikasi di Komisi Pemilihan Umum. Parpol yang lolos verifikasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan KPU otomatis dapat menjadi peserta pemilu.

Masih dalam aspek sistem, harus dilakukan juga koreksi terhadap sistem proporsional dengan daftar tertutup atau closed list yang telah berlaku di Indonesia sejak pemilu pada tahun1955 sampai pemilu pada tahu 2004. Sejak pemilu pada tahun 2009 diberlakukan sistem proporsional daftar terbuka atau open list. Dengan demikian otoritas partai untuk menentukan kandidat terpilih berdasarkan nomor urut digeser menjadi otoritas rakyat berdasarkan suara terbanyak.

  1. Perbaikan Manajemen Pemilu.

Untuk perbaikan dalam aspek tata kelola atau manajemen pemilu perlu dilakukan dengan mendasari dua hal yaitu; penyelenggara pemilu (electoral actor) dan penyelenggaraan pemilu (electoral process).

2.1 Penyelenggara Pemilu.

Penataan kelembagaan dan keanggotaan KPU perlu diperbaiki. Konstitusionalitas KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri diwujudkan dengan menghapuskan kewajiban KPU untuk menyampaikan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemilu kepada Presiden. Kewajiban KPU hanya sebatas melaporkan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden selambat-lambatnya 30 hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat.

Kewajiban untuk menyampaikan laporan ini sesuai dengan amanat pasal 8 ayat 4 huruf I Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa “KPU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat”.

Kelembagaan KPU yang bersifat hierarkis harus benar-benar diterapkan dengan baik sehingga dapat di implementasikan dalam satuan kerja (satker) penyelenggara pemilu, untuk menjalankan tugas, bertanggung jawab ke atasnya secara berjenjang. Model hierarkis telah dipilih untuk memperkuat independensi penyelenggara pemilu sekaligus memperkuat fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemilu secara nasional. Perubahan tata kelembagaan ini juga harus benar-benar sejalan dengan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Perekrutan keanggotaan penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) juga harus dilakukan perubahan yang mendasar yaitu netralitas, indenpendensi dan profesionalisme dan harus berasal dari kalangan Akademisi, Profesional dan Non partisan. Keanggotaan KPU dan Bawaslu harus benar-benar berintegritas, jujur, sehat jasmani rohani dan memahami ilmu kepemiluan sehingga memudahkan proses menjalankan dan mengawal suatu tahapan pemilihan umum secara baik dan benar.

2.2 Penyelenggaraan Pemilu.

Dalam hal tata kelola pemilu harus dilakukan terobosan-terobosan yang lebih baik agar dapat menghadirkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas di tahun 2019. Terobosan ini setidaknya mendasari aspek-aspek yakni (1) menata akses informasi publik yang lebih baik; (2) menjamin hak konstitusional warga Negara yang lebih baik; (3) menjaga otentisitas suara rakyat.

  1. a) Penataan Akses Informasi Publik.

Penataan akses informasi publik harus dilakukan dengan baik dan menerapkan asas keterbukaan yang lebih transparan dalam pelaksanaan setiap tahapan. Untuk mendukung pelaksanaan transparansi dibutuhkan dua hal penting yakni dokumen dan alat untuk merekam dan mempublikasikan dokumen. Karena itu, penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu harus menggunakan aplikasi sistem informasi sebagai alat bantu untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan mengelola tahapan dan sekaligus sarana publikasi kepada publik.

KPU harus menggunakan sejumlah sistem informasi dalam mengelola tahapan pemilu DPR, DPD dan DPRD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang lebih baik, yakni sistem informasi partai politik (sipol), sistem informasi daerah pemilihan (sidapil), sistem informasi pendaftaran pemilih (sidalih), sistem informasi pencalonan (silon); sistem informasi logistik (silog) dan sistem informasi penghitungan suara (situng). Semua sistem informasi tersebut dikelola dan berada di bawah kendali KPU, namun perlu ditingkatkan dan diperbaiki.

Asas keterbukaan yang diberlakukan KPU dalam pelaksanaan tahapan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2019 harus dapat mampu mendorong kepedulian dan rasa tanggung jawab kepada publik untuk mengawal setiap tahapan pemilu. Pada tahap pencalonan misalnya dari publikasi Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR dan DPD telah berhasil namun perlu mendapat dorongan partisipasi publik untuk memberikan masukan dan tanggapan. Setidaknya terdapat masukan dan tanggapan masyarakat yang ditujukan kepada calon anggota DPR, DPD dan DPRD ketika DCS diumumkan.

Keterbukaan informasi pemilu lewat aplikasi scan salinan formulir C1 (sertifikapenghitungan suara dan rincian perolehan suara di TPS) harus lebih baik dan memadai. Memang telah Terbukti KPU secara nasional mampu menghimpun, memindai, mengirim dan menayangkan scan C1 untuk pemilu DPR, DPD dan DPRD mencapai 81,5 persen dan 98,7 persen untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, namun perlu ditingkatkan. Keterbukaan hasil penghitungan suara di TPS juga harus dipastikan kesadaran dan tanggung jawab publik untuk mengawal proses dan rekapitulasi berjenjang, terutama untuk pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, sehingga hasil scan C1 juga dapat digunakan sebagai alat bukti yang lebih akurat di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) oleh peserta pemilu apabila disengketakan.

  1. b) Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara.

Jaminan hak konstitusional warga Negara dalam penyelenggaraan pemilu harus diperkuat dengan melakukan sejumlah perbaikan dalam tata kelola data pemilih, baik perbaikan dari sisi regulasi maupun teknis. Dari aspek regulasi terdapat klausul bahwa warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk memilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap dapat menggunakan hak pilihnya dan didaftar pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).

Diharapkan KPU dalam menyediakan data pemilih dengan menggunakan sistem informasi yang lebih baik dan akurat dalam sistem informasi pendaftaran pemilih, sehingga sistem informasi tersebut berfungsi lebih baik untuk konsolidasi data, pemiliharaan dan pemutakhiran data serta sosialisasi dan publikasi data. Penyediaan data pemilih berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh publik secara online sejak berstatus sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) turut mendorong partisipasi publik untuk memberikan masukan dan tanggapandalam rangka perbaikan kualitas data pemilih.

KPU dalam Pengelolaan data pemilih pada pemilu DPR, DPD dan DPRD serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dilakukan secara nasional. KPU menerima DP4 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melakukan analisa DP4 dan sinkronisasi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir. Setelah itu KPU RI menurunkan data pemilih tersebut ke KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) di lapangan. Hasil verifikasi faktual di lapangan direkap secara berjenjang menjadi DPT nasional. Dengan sidalih, KPU telah menorehkan sejarah dalam pengelolaan data pemilih di Indonesia. Pada pemilu 2014 untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu, KPU memiliki dokumen data pemilih by name by address secara nasional yang dapat diakses dengan mudah oleh publik perlu di perhatikan dan ditingkatkan sehingga dapat menjadi suatu data yang benar-benar akurat.

  1. c) Menjaga Otentisitas Suara Rakyat.

Menjaga otentisitas suara rakyat adalah hal penting dalam tata kelola pemilu. Untuk itu di harapkan KPU menerapkan agar selalu membuka dokumen hasil penghitungan suara di TPS dan rekap di setiap jenjang kepada publik. Dokumen tersebut bisa dibaca dan sekaligus didownload oleh publik yang membutuhkannya. Untuk mendukung keterbukaan tersebut, KPU harus menyiapkan aplikasi yang lebih memadai yakni aplikasi scan C1 dan aplikasi form excel DA1 (rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan), DB1 (rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota) dan DC1 (rekapitulasi hasil penghitungan suara di provinsi).

  1. Perbaikan Penegakan Hukum Pemilu.

Penegakan hukum pemilu yang dimaksud disini harus meliputi : (1) penanganan tindak pidana pemilu; (2) penanganan pelanggaran administrasi; (3) penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara; (4) penyelesaian sengketa administrasi atau sengketa tata usaha Negara; dan (5) penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Independensi dan integritas penyelenggara pemilu harus semakin diperkuat apalagi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang- undang ini memberikan mandat pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat permanen dengan tugas memeriksa dan memutus pengaduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemilu dengan sifat keputusan yang final dan mengikat. Kehadiran DKPP telah menumbuhkan semangat penyelenggara pemilu untuk bekerja secara professional dan berintegritas. KPU juga harus menjadi lembaga inisiator utama dalam merumuskan peraturan bersama tentang kode etik penyelenggara pemilu yang lebih netral dan berintegritas dalam menangani dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara di lapangan, KPU melakukan sejumlah langkah seperti klarifikasi kepada penyelenggara yang diduga melakukan pelanggaran.

Klarifikasi juga dilakukan kepada pihak di luar penyelenggara seperti pengawas untuk mendapatkan informasi pembanding. KPU juga harus mendorong penyelenggara secara berjenjang untuk mengadukan secara langsung penyelenggara di bawahnya yang diduga kuat terlibat pelanggaran pemilu. Sikap proaktif tersebut sebagai bukti bahwa KPU ingin setiap penyelenggara pemilu yang menjadi pengambil kebijakan dan pemberi dukungan teknis bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.

Untuk menangani pelanggaran administrasi terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 25 tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu. Salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sesuai tingkatannya dalam melakukan klarifikasi kepada para pihak terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Penekanan pada aspek koordinasi ini diperlukan untuk mengimplementasikan KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Selain itu, hasil keputusan KPU terhadap dugaan pelanggaran administrasi itu diumumkan kepada publik. Harapannya publik dapat mengawal proses tindaklanjut terhadap pemberian sanksi kepada penyelenggara yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan hasil pemilu juga makin meningkat Indek Demokrasi.

Kredibilitas data pemilih sebagai salah satu indikator pemilu yang sangat penting dan harus berkualitas dan terhimpun dengan baik , data pemilih by name by address harus dapat diakses oleh publik. Hak pilih warga pada hari pemungutan suara harus terfasilitasi dengan baik. Sehingga hasil pemilu meski tetap digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi masyarakat secara umum percaya dengan hasil yang telah ditetapkan KPU tersebut. Publik juga dapat menilai pengorganisasian penyelenggaraan pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2019 harus lebih baik dari Pemilu 2014. Untuk pemilu Legislatif yang menyatakan baik 81 persen dan sangat baik 7 persen. Untuk pemilu Presiden yang menyatakan baik 82 persen dan sangat baik 8 persen. Dengan capaian ini semoga demokrasi kita di masa mendatang terus membaik menuju demokrasi yang substansial. Dari Kabupaten Sarmi “ Negri 1000 Ombak “, Saya Victor Ruwayari menyampaikan Salam Demokrasi, kiranya Upaya mewujudkan Pemilu Tahun 2019 yang berkualitas dan berintegritas dapat tercapai dengan sukses.

(Richard Mayor )

Facebook Comments

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.