Miris! Banyak Buruh Papua Belum Terdaftar BPJS

Miris! Banyak Buruh Papua Belum Terdaftar BPJS

Kabar5.Com, Jayapura | Buruh di Papua ternyata masih ada yang belum terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh perusahaan yang mempekerjakan mereka. Umumnya, mereka yang belum dibekali jaminan sosial itu merupakan buruh lepas di Pelabuhan Jayapura, Papua.

“Saya membawahi ratusan pekerja buruh lepas jasa bongkar muat barang melalui mobil continer di Pelabuhan Jayapura. Buruh saya tidak memiliki BPJS”, kata salah satu buruh yang engan menyebutkan namanya, Selasa 6 Februari 2018.

Kepada Kabar5.Com, dirinya mengungkapkan, buruh lepas tanpa BPJS itu bekerja di perusahaan  jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). Di Pelabuhan Jayapura, ada sekitar 20 perusahaan  yang beroperasi.

“Ada sekitar 20 perusahaan EMKL yang beroperasi. Setiap  perusahaan mempunyai mandor dan buruhnya sendiri,” katanya.

Koordinator buruh itu menyebut, perusahaan akan lari dari tanggungjawab, jika ada buruh yang mengalami kecelakaan kerja. Akibatnya, buruh terpaksa membiayai sendiri pengobatannya.

“selama ini kalau ada buruh yang kena kecelakaan kerja, selalu mandor yang membiayai. Biasanya (dibantu) dua ratus ribu”, katanya lagi.

Selain itu, perusahaan juga mengabaikan aturan jam kerja normatif. Para pekerja sering beraktifitas overtime.

“Sampai larut malam tapi perusahaan tak menghitungnya sebagai lembur,” ungkapnya.

Keluhan para buruh itu mengundang keprihatinan dari Gerakan Massa Buruh Nasional Demokrat. Ketua Gemuruh Nasdem Papua, Jefta Williams Sibi mengatakan, semestinya pihak perushaan EMKL mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“ketika perusahaan tidak mendaftarkan pekerja ke BPJS, maka perusahaan telah menyalahi aturan tentang kepesertaan buruh harian lepas (BHL), melalui surat Deputi Direksi Bidang Perluasan Kepesertaan Nomor  13040/VII.1/2017  tanggal 19 Oktober 2017 tentang kepesertaan buruh harian lepas,” kata Williams.

Selain itu, kata Williams, aktifitas buruh atau pekerja dibekali aturan yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Regulasi inilah yang nampaknya belum dipahami oleh perusahaan mereka, terutama tentang hak dan kewajiban antara perusahaan dan pekerjanya.

Ia menjelaskan, dalam aturan itu secara jelas menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sementara perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Sayangnya, dari sisi tunjangan ketenagakerjaan, kesehatan dan pensiunan dirasa sangat menyayat hati. Alasannya, masih terdapat para pekerja buruh, baik buruh harian lepas dan buruh tetap yang tidak mendapat perhatian dari perusahaan,” pungkasnya.(Richard Mayor)

Facebook Comments

Tags: , ,

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.