Muhammadiyah: Daftar 200 Mubalig Kemenag Itu Bikin Pecah Ulama

Muhammadiyah: Daftar 200 Mubalig Kemenag Itu Bikin Pecah Ulama

Kabar5.Com, Jakarta | Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Yunahar Ilyas menilai rekomendasi nama mubalig oleh Kementerian Agama (Kemenag) berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan ulama.

“Rekomendasi itu dipahami publik sebagai isyarat, ‘ini ulama rekomendasi dan lainnya enggak’, kan gitu. Nanti terjadi pengotakan. Ada mubalig dianggap dari golongan pemerintah dan mubalig lainnya merasa tidak dari pemerintah,” kata Yunahar, Sabtu 19 Mei 2018.

Yunahar pun menyayangkan Kemenag merilis 200 nama mubalig yang direkomendasikan. Sebab sebelumnya, tidak ada pembicaraan dengan banyak pihak yang terkait hal ini.

Namun demikian, belum terlambat bagi Kemenag mengajak perwakilan organisasi masyarakat Islam untuk duduk bersama membicarakan hal ini. Misalnya dari NU, Muhammadiyah, MUI dan pihak-pihak lainnya. Sehingga tidak ada kesalahpahaman ketika akan merilis nama-nama terbaru mubalig yang direkomendasikan.

“Kalau tiba-tiba muncul nama begitu akan muncul masalah baru karena ada yang merasa tidak muncul namanya,” kata Yunahar.

Meningkatkan Kualitas

Yunahar berpendapat dan menilai baik jika tujuan Kemenag ingin membuat data base terkait nama-nama mubalig se-Indonesia. Namun, menurutnya, sedianya Kemenag meningkatkan peran dan kualitas mubalig, salah satunya melalui sertifikasi bagi mubalig.

Menurut dia, sertifikasi akan memberikan keyakinan masyarakat ketika ingin mengundang mubalig dalam suatu acara, sebab ada bukti bahwa mubalig tersebut sudah bersertifikat.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera sebelumnya juga memberikan responsnya. Menurutnya, rekomendasi jangan sampai membatasi mubalig lainnya karena akan membuat kalangan ulama terbelah.

“Monggo, 200 monggo, tetapi jangan membatasi yang lain, ini langkah yang membuat kita terbelah ini lahan yang justru menimbulkan terorisme tumbuh subur,” kata Mardani.

Sedangkan menurut PBNU, Kemenag harus transparan dalam seleksi Nama Mubalig-Mubalig tersebut.

Menurut informai yang kami dapat Ketua PBNU Marsudi Syuhud meminta Kementerian Agama untuk transparan dalam menyeleksi nama mubalig. Hal ini dilakukan untuk menghindari pro dan kontra di masyarakat terkait penceramah yang namanya tak masuk daftar rekomendasi.

“Mungkin, dibuat SOP-nya (Standard Operating Procedures). Supaya nanti tidak bingung sendiri, tidak juga timbul pertanyaan di masyarakat,” ujarnya, Sabtu 19 Mei 2018.

Selain itu, sambung Marsudi, SOP ini diciptakan agar Kemenag dapat menjawab setiap pertanyaan yang mungkin muncul di kalangan masyarakat. Apalagi, 200 nama mubalig yang dirilis Kemenag baru-baru ini disebut bersifat temporer.

“Nah, nanti kan bisa muncul pertanyaan, misalnya penilaiannya apa, kriteria seperti apa, ustad ini masuk, kok yang ini tidak masuk, yang begitu harus dipersiapkan,” imbuh dia.

Kemenag juga diminta membuka nama-nama panitia seleksi yang memiliki wewenang merekomendasikan nama-nama ustad yang aman saat memberikan ceramah.

“Ya pokoknya, jangan sampai memunculkan kegaduhan baru,” terang dia.

Bukan Menciderai Islam

Sedangkan anggota Komisi DPR dari Partai Nasdem Supiadin Aries Saputra menyebut rekomendasi 200 mubalig merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk mencegah munculnya hasutan yang berpotensi mengarah ke terorisme di tengah-tengah masyarakat.

Menurut dia, pemerintah membuat daftar mubalig rekomendasi bukan untuk menciderai Islam. “Jangan Kemenag melarang sekian ustad, diidentikkan untuk menciderai Islam. Tidak. Kalau dlihat dari situ akan menimbulkan konflik, provokasi lagi,” katanya.

Daftar rekomendasi mubalig, Supiadin melanjutkan disusun karena ancaman radikalisme, sekaligus untuk membantu masyarakat mencari ulama untuk diundang mengisi pengajian atau tausiah.

(red)

Facebook Comments

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.