Paham Terorisme Sudah Menyebar di Instansi Pemerintah

Paham Terorisme Sudah Menyebar di Instansi Pemerintah

Kabar5.Com, Jakarta | Sebagian besar instansi pemerintahan Ditengarai menjadi tempat menyemai bibit intoleran, radikalisme dan terorisme. Banyak birokrat atau Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) telah terpapar dengan paham dan ideologi intoleran dan radikal.

Bahkan, ada anggota polisi yang sudah tertarik dengan ideologi Islam transnasional. unsur-unsur pendukung radikalisme dan terorisme itu dari birokrasi, BUMN, dan anak usaha BUMN.

Pernyataan tersebut disampaikan Komandan Densus 99 Barisan Ansor Serbaguna (Banser) PP GP Ansor M Nuruzzaman dan Ketua DPP Nasdem Syahrul Yasin Limpo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 17 Mei 2018.

GP Ansor mendesak pemerintah untuk membersihkan “virus” radikalisme di semua lini masyarakat, termasuk di sejumlah instansi pemerintah sendiri.

“Pemetaan yang kami lakukan, sebagian besar instansi pemerintahan menjadi tempat menyemai bibit intoleran dan radikalisme,” kata M Nuruzzaman seraya menyatakan, mayoritas masjid di instansi pemerintah menjadi ladang menyemai paham intoleran dan cenderung radikal.

Ia mencontohkan teroris yang ditangkap di Riau mengaku memperoleh dana dari pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Yang juga perlu diwaspadai adalah banyak birokrat atau PNS telah terpapar dengan paham dan ideologi intoleran dan radikal. Para ASN bisa kita amati di media sosial, banyak yang tidak percaya terhadap aksi teroris di beberapa tempat belakangan ini,” katanya.

Dikatakannya, kalau pemerintah menutup mata maka selangkah lagi negara ini akan masuk ke jurang perang saudara. (Red)

Paham Terorisme Sudah Menyebar di Instansi PNS dan BUMN

Sementara itu, Ketua DPP Nasdem Syahrul Yasin Limpo mengatakan, salah satu penyebab terorisme dan radikalisme tumbuh subur adalah pendukung yang banyak. Ironisnya, para pendukung itu tersebar hingga ke jajaran karyawan pemerintah hingga BUMN.

“Ada yang secara terbuka, aktif membantu berbagai kegiatan terorisme, misalnya dengan cara menjadi penyandang dana. Ada juga dengan cara menyediakan tempat penyemaian ide-ide radikal pada fasilitas di lembaga pemerintahan, BUMN, anak usaha BUMN,” kata Syahrul dalam keterangan tertulisnya, Kamis 17 Mei 2018.

Menurutnya, selama unsur-unsur radikal masih ada di lembaga pemerintahan dan BUMN, maka menurut Syahrul, pemberantasan terorisme tidak akan pernah tuntas. Padahal, pemerintah sudah menghabiskan banyak sumber daya untuk menumpas radikalisme dan terorisme.

“Kerugiannya amat tidak ternilai kalau satu WNI, sipil maupun aparat hukum, sampai cidera bahkan gugur karena teroris dan radikalis itu,” ujarnya.

Karena itu, Mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini mendesak pemerintah untuk segera membersihkan unsur-unsur pendukung radikalisme dan terorisme itu dari birokrasi,BUMN, dan anak usaha BUMN. Ia meminta pemerintah tidak memberi tempat pada pendukung radikalisme dan terorisme.

“Begitu terindikasi, atasan birokrat atau pegawai BUMN dan anak usaha BUMN harus bergerak cepat. Baca juga: PNS Kemenag Diduga Terlibat Terorisme, Menag Lebih Waspada dalam Rekrutmen Peringatkan untuk menghentikan dukungan pada radikalisme dan terorisme. Kalau masih membandel, lakukan tindakan lebih tegas dan keras,” kata dia.

Syahrul mengatakan, penindakan pada pendukung radikalisme dan terorisme sama sekali bukan membatasi kebebasan berbicara atau hak politik. Tidak ada negara manapun yang menggolongkan dukungan pada radikalisme dan terorisme sebagai kebebasan berbicara.

Sebelumnya diberitakan, seorang karyawan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut menjadi pemodal dua terduga teroris, AA (39) dan HK (38). Rencananya, AA dan HK akan menyerang Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

Namun rencananya batal setelah polisi berhasil mengambil alih Mako Brimob. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengatakan, nama karyawan BUMN disebutkan tersangka AA dan HK yang ditangkap tim Densus 88 Antiteror di kawasan Pasar KM 5 Palembang. Pemodal tersebut bekerja di perusahaan milik negara di Pekanbaru, Riau.

Di Kalimantan Barat, kepolisian menetapkan FSA sebagai tersangka karena membuat status di Facebook terkait peristiwa teror bom yang terjadi di Surabaya pada Minggu 13 Mei 2018 yang lalu. FSA merupakan pegawai negeri sipil di Kabupaten Kayong Utara ini sudah resmi sebagai tersangka.

Fitri Septiani, Oknum Kepsek yang Menyebut Bom Surabaya Rekayasa Diberhentikan dari JabatannyaSementara di Sidoarjo, polisi turut mengamankan Wiqoya (48), istri dari Budi Satrio (49), terduga teroris yang ditembak mati Densus 88. Wiqoya merupakan pegawai negeri sipil di kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.

Image result for Wiqoya

Dihubungi terpisah, mantan Komandan Negara Islam Indonesia (NII) Ken Setiawan mengatakan, adanya keterlibatan kader teroris di lembaga pemerintahan dan BUMN sebenanya bukan hal yang aneh.

Apalagi belakangan ini banyak berita mengenai PNS yang menjadi pengikut kelompok radikal. Bahkan di wilayah Jawa Barat dan Banten infonya sudah mencapai ribuan PNS yang menjadi kader teroris.

“Sebagian yang terdeteksi sudah di berhentikan dikarenakan takut menyebarkan ideologinya ke PNS lain,” ujar Ken Setiawan kepada Kabar5.Com, Jumat 18 Mei 2018.

Ken Setiawan menuturkan, tidak hanya Jawa Barat dan Banten, karena di Jawa Timur juga banyak terdapat PNS aktif yang menjadi pengikut kelompok radikal, faktanya ada PNS yang rela menggadaikan SK untuk pinjam dana yang nilainya sampai ratusan juta rupiah demi infak dikelompok radikal. Bahkan di salah satu kampus ternama di Bandung  sampai ada 5 dosen yang di DO karena positif masuk kelompok radikal. (Red)

Facebook Comments

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.