Pemerintah Tidak Bisa Mendikte Penggunaan Dana Partai Politik

Pemerintah Tidak Bisa Mendikte Penggunaan Dana Partai Politik

Kabar5.Com, Jakarta | Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah tidak bisa mendikte partai politik terkait penggunaan dana bantuan untuk parpol. 

Pemerintah sebelumnya telah menyetujui kenaikan dana parpol hampir 10 kali lipat dari Rp 108 per suara menjadi Rp 1.000 per suara. Dana parpol dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana diserahkan ke parpol untuk kaderisasi dan lain-lain. Dan lain-lain itu terserah parpol, mau dibuat apa, terserah,” kata Tjahjo di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin 18/September/2017.

Namun, dalam penggunaannya parpol wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Tjahjo mengakui, meskipun sudah dinaikkan 10 kali lipat, namun dana parpol ini masih terbilang kecil jika digunakan untuk membiayai seluruh kepentingan partai.

Enggak, enggak besar. Ini hanya stimulan,” kata politisi PDI-P ini.

Sumber pendanaan parpol terbesar, menurut dia, masih dari iuran anggota. Setelah itu, barulah dari anggota yang duduk di DPR dan DPRD, serta sumbangan dari pihak ketiga yang bisa dipertanggungjawabkan.

Penggunaan dana parpol yang diserahkan ke partai tersebut dikarenakan keinginan partai agar belanjanya lebih fleksibel.

Yang penting digunakan buat kepentingan parpol. Kan itu luas. Kami kan enggak boleh mendikte. Wong ini hak independen parpol,” ucap Tjahjo.

“Buat apa, kan ya beda-beda jumlah anggotanya, pengurusnya, cabangnya,” ujar dia.

(red)

Facebook Comments

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.