Ridwan Kamil Akan Kaji Ulang Proyek Meikarta

Ridwan Kamil Akan Kaji Ulang Proyek Meikarta

Kabar5.Com, Bandung | Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengkaji ulang proyek Meikarta usai kasus suap izin proyek Meikarta yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi, 22 Oktober 2018.

“Sebagai Gubernur baru, saya akan secepatnya melakukan review dan kajian secara menyeluruh dan adil terkait menyikapi proyek ini di masa mendatang,” tulis Ridwan Kamil melalui akun Instagram @ridwankamil, pada Minggu malam, 21 Oktober 2018 kemarin.

 

Ridwan menjelaskan semua perizinan proyek Meikarta mulai dari tata ruang, Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan wewenang Pemkab Bekasi.

 

“Wewenang Pemprov adalah memberi rekomendasi tata ruang yang diajukan Pemkab Bekasi. Rekomendasi hanya untuk pertimbangan terkait peruntukan tanah,” katanya.

 

Dari 500 hektare yang direncanakan dan 143 hektare yang diajukan Pemkab Bekasi, kata Ridwan Kamil, Pemprov Jabar di zaman gubernur terdahulu, sudah mengeluarkan rekomendasi untuk seluas 85 hektare.

 

“Dari kajian, sementara ini tidak ada masalah administrasi dalam pengajuan 85 hektare,” katanya.

 

Kata Ridwan, jika ada masalah suap menyuap pada izin-izin lanjutannya (IMB/AMDAL), maka itu adalah aspek pidana.

 

“Sehingga Pemprov mendorong agar KPK menegakkan hukum dengan tegas dan adil,” katanya.

 

KPK telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji yang dilakukan oleh petinggi Lippo Group kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkab Bekasi.

 

Suap itu terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di wilayah Kabupaten Bekasi.

 

Empat orang diduga sebagai pemberi. Mereka adalah Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group), Taryudi (Konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (Konsultan Lippo Group), dan Henry Jasmen (Pegawai Lippo Group).

 

Sedangkan lima orang yang diduga sebagai penerima. Mereka adalah Neneng Hasanah Yasin (Bupati Bekasi periode 2017-2022), Jamaludin (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi), Sahat MBJ Nahor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi), Dewi Tisnawati (Kepala DInas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

 

Usai penangkapan tersangka suap itu, kelanjutan proyek Meikarta dipertanyakan.

 

Namun, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum sempat menyatakan, pemerintah provinsi tidak akan membiarkan warganya menghadapi kesulitan sendirian.

 

Uu berjanji akan mencarikan solusi untuk proyek itu. “Insya Allah, kita tidak akan menyengsarakan warga Jabar,” katanya. (Red)

Facebook Comments

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.