Tagihan Rp 17 Juta Bagi Pasien Korban Tsunami, Diambil Alih Polda Banten hingga Sikap Dinkes Cilegon

Tagihan Rp 17 Juta Bagi Pasien Korban Tsunami, Diambil Alih Polda Banten hingga Sikap Dinkes Cilegon
Tagihan Rp 17 Juta Bagi Pasien Korban Tsunami, Diambil Alih Polda Banten hingga Sikap Dinkes Cilegon

Kabar5.Com, Cilegon | Kasus tagihan Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) terhadap pasien korban tsunami Selat Sunda, Nafis Naam (8), akhirnya ditangani Polda Banten.

Dinas Kesehatan ( Dinkes) Kota Cilegon pun angkat bicara soal kasus tersebut. Menurut Dinkes Kota Cilegon, tagihan pihak ke rumah sakit kepada Nafis telah sesuai prosedur.

Sementara itu, polisi telah memeriksa setidaknya 14 saksi dalam kasus tersebut. Sulastri, ibu kandung Nafis, tidak menyangka mendapat tagihan biaya rumah sakit sebesar Rp 17 juta.

Pihak Dinkes Cilegon menyebut, tarif yang kenakan sesuai dengan kelas yang diambil oleh pasien.

“Semua korban yang mendapat perawatan dibebaskan dari biaya karena bantuan dari provinsi, gubernur yang menentukan. Tapi, tentu ada aturannya, sudah jelas ditentukan jika korban bencana dirawat gratis di kelas III,” kata Kepala Dinkes Kota Cilegon Arriadna, Senin7 Januari 2019.

Namun, jika ada pasien yang menginginkan untuk naik kelas, Arriadna mengatakan, hal tersebut diperbolehkan, asal bersedia untuk membayar selisih dari perawatan sesuai dengan kelasnya.

“Ketika pasien tidak mau kelas III, artinya ada permintaan korban naik kelas, ada isi form penyanggupan, kalau naik kelas konsekuensi selisih harus tanggung jawab bersangkutan,” kata dia.

“Dari awal masuk anak saya langsung ke kelas II, demi Allah enggak pernah minta ke VIP,” kata Sulastri (36), orangtua Nafis Naam (8), korban tsunami Selat Sunda yang dirawat di RSKM, Minggu 6 Januari 2019.

Sulastri menjelaskan, Nafis dirawat di RSKM karena atas rujukan dari RSUD Berkah Pandeglang.

Namun, saat masuk ke RSKM pada Minggu 23 Desember 2018 lalu, lewat jalur umum dan langsung menempati kelas II Ruang Melati 14.

“Tidak ada yang mengarahkan korban tsunami harus di ruang mana, saya minta ke kelas II karena masuk lewat jalur umum, pilih kelas III juga enggak bisa pakai BPJS karena korban bencana, dan saya juga tidak mengetahui sama sekali jika korban tsunami dibayari oleh pemerintah,” ujar dia.

Sulastri menuturkan, dirinya telah diberitahu pihak rumah sakit terkait selisih bayar yang diiharuskan apabila dirawat di kelas II.

“Dikasih tahu Rp 250.000 per hari, ya sudah enggak apa-apa, saya waktu itu deposit Rp 2,5 juta untuk booking kamar,” kata dia.

Nafis kemudian dirawat di RSKM selama satu minggu di Kamar Melati 14. Saat itu, kata Sulastri, sempat ada tindakan operasi untuk anaknya dengan 9 jahitan di tangan kanan dan 4 jahitan di tangan kiri.

Saat hendak pulang ke rumah pada Minggu 30 Desember 2018, pihak rumah sakit memberi rekapan biaya perawatan Nafis sebesar Rp 17.250.000.

“Biayanya bisa dicicil, yang sudah saya bayarkan Rp 10,5 juta, kemudian dapat bantuan dari BPJS Rp 2,9 juta, jadi tinggal Rp 4 juta sekian lagi yang belum dibayarkan,” kata dia.

Kapolres Cilegon AKBP Rizki Agung Prakoso mengatakan, kasus korban tsunami bayar Rp 17 juta yang melibatkan Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) sudah dilimpahkan ke Polda Banten.

“Betul, mulai hari ini ditangani Polda Banten,” kata dia, saat dikonfirmasi Kompas.com, melalui sambungan telepon, Senin 7 Januari 2019.

Dia mengatakan, perkara dilimpahkan kepada Polda Banten atas pertimbangan kemampuan dan kekuatan penyidik yang dimiliki oleh Polres Cilegon.

Menurut Kapolres, Polda Banten sudah berpengalaman menangani kasus serupa, yakni kasus dugaan pungutan liar korban tsunami Selat Sunda oleh oknum di Rumah Sakit Drajat Prawiranegara (RSDP) Serang.

“Karena ini spesifik, spesialis, di Polda Banten, kan, ada subdit-subdit khusus yang menangani, lebih komprehensif nanti ditangani di Polda,” ujar dia.

Dalam kasus ini, Polres Cilegon telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, 12 dari pihak rumah sakit dan 2 dari pihak korban.

“Dua orang dari pihak korban, 12 dari RSKM,” kata dia.

Sementara itu, pihak rumah sakit bersikukuh telah melakukan penagihan sesuai prosedur yang ada.

“Jadi, jika disebut pungutan kita keberatan, karena kita sudah bertindak sesuai prosedur, dan pihak keluarga sudah menyanggupi secara resmi sebelum korban dirawat,” kata Kepala Bidang Humas RSKM Zaenal, Minggu 6 Januari 2019. (Red)

 

Facebook Comments

Subscribe

Terima kasih telah membaca artikel kami. Untuk informasi update silakan berlangganan newslatter kami di bawah ini

No Responses

Comments are closed.